Gelombang aksi massa yang mengguncang Indonesia pada Agustus dan September 2025 bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan momentum revolusi besar dalam memperbaiki tatanan sosial-politik, terutama reformasi parlemen. Lingkar Aktivis Mahasiswa menyoroti kemarahan rakyat yang memuncak, menuntut pembubaran DPR RI yang dianggap jauh dari aspirasi rakyat.
Fokus utama organisasi ini tertuju pada kasus seorang anggota DPR dari Partai NasDem, berinisial RHB, yang diduga melakukan kekerasan serius, termasuk ancaman pembunuhan dengan senjata api terhadap seorang perempuan. Lebih parah, RHB juga dituduh menelantarkan keluarga lahir dan batin selama berbulan-bulan.
“Kami menuntut Partai NasDem segera memecat RHB. Tidak ada ruang bagi wakil rakyat yang merusak martabat parlemen dan membahayakan rakyatnya sendiri,” tegas Lingkar Aktivis Mahasiswa.
Selain itu, mereka juga menuntut penangkapan dan penahanan RHB serta mengutuk keras Partai NasDem yang masih melindungi oknum bermasalah di DPR.
Lingkar Aktivis Mahasiswa mengajak masyarakat untuk terus mengawal perjuangan membersihkan parlemen dari korupsi moral dan pelanggaran hukum, demi demokrasi yang sehat dan berkeadilan.
Kristian Silitonga: Oknum Dewan Bermasalah Hanya Akan Merusak Partai dan Menghancurkan Kepercayaan Rakyat
Direktur Studi Otonomi Politik dan Demokrasi (SOPO), Kristian Silitonga, menegaskan bahwa keberadaan anggota dewan bermasalah bukan hanya mencoreng wajah parlemen, tetapi juga merusak nama besar partai politik yang menaunginya. Menurutnya, partai yang masih mempertahankan kader bermasalah sama saja menggali lubang kuburannya sendiri di mata rakyat.
“Oknum dewan yang terjerat kasus amoral, hukum, atau menyalahgunakan jabatan jelas merusak partai. Rakyat sudah muak dengan wakil rakyat yang tidak punya integritas. Kalau partai terus melindungi, maka kepercayaan publik akan hilang,” tegas Kristian, Jumat (19/9/2025).
Pernyataan ini menanggapi desakan Lingkar Aktivis Mahasiswa yang menuntut pemecatan anggota DPR RI berinisial RHB dari Partai NasDem. RHB dituding melakukan kekerasan serius dengan senjata api terhadap seorang perempuan, serta menelantarkan keluarganya. Aktivis mahasiswa bahkan menyerukan agar DPR dibubarkan karena dianggap jauh dari kepentingan rakyat.
Kristian menilai partai politik seharusnya cepat dan tegas dalam menyikapi kasus tersebut. Jangan hanya mengeluarkan gimmick atau pernyataan normatif, sementara hak-hak dewan bermasalah masih berjalan.
“Kalau ada kader yang terbukti merusak citra parlemen, partai harus segera memecat, bukan menunda-nunda. Publik tidak bisa lagi ditipu dengan pencitraan. Satu oknum bisa merusak seluruh partai,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini masyarakat bisa dengan mudah menelusuri rekam jejak wakil rakyat di era digital. Karena itu, partai politik dituntut melakukan evaluasi besar-besaran dan tidak ragu melakukan
“Momentum demo mahasiswa ini harus menjadi alarm keras bagi parpol. Jangan menunggu rakyat marah lebih besar lagi. Kalau tidak berbenah, partai akan ditinggalkan dan dihukum rakyat di pemilu berikutnya,” pungkas Kristian.
