SIMALUNGUN — Upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan menjadi salah satu sorotan utama dalam Forum Akselerator Negeri yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hydham Opi Hotel, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026).
Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, hadir dalam forum strategis tersebut bersama jajaran pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun. Forum ini mempertemukan para kepala daerah se-Sumatera untuk membahas berbagai tantangan pembangunan sekaligus merumuskan langkah percepatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, penanganan kemiskinan dan stunting, hingga pengembangan skema pendanaan pembangunan yang inovatif.
Forum tersebut menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto sebagai pembicara utama.
Bupati Anton Achmad Saragih hadir didampingi Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Simson Sauttua Tambunan, serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan Riando Parlindungan Purba.
Kehadiran jajaran tersebut menunjukkan keseriusan Pemkab Simalungun dalam mengikuti arah kebijakan nasional sekaligus mencari peluang strategis yang dapat diterapkan untuk mempercepat pembangunan di daerah.
Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya menegaskan pentingnya keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, sinergi menjadi salah satu kunci untuk memastikan visi pembangunan nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dapat diterjemahkan secara efektif hingga ke tingkat daerah.
Bima juga menguraikan dinamika kepemimpinan daerah sejak pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pada 2005. Setiap periode pemerintahan, kata dia, memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, termasuk ketika pemerintah daerah harus menghadapi berbagai dampak pandemi yang sempat menghambat pelaksanaan pembangunan.
“Banyak yang berpendapat bahwa memimpin daerah di masa kini bukanlah hal yang mudah,” ujarnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa berbagai tantangan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat pembangunan. Seluruh kepala daerah didorong memastikan program pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Intinya, kita harus memastikan seluruh rencana pembangunan nasional dapat berjalan cepat dan tepat sasaran di setiap daerah,” tambahnya.
Palembang dipilih sebagai lokasi pembukaan forum karena Sumatera dinilai menjadi salah satu kawasan penting dalam penyusunan strategi pembangunan yang perlu disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan setiap wilayah.
Dalam forum tersebut, Wamendagri juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur yang selaras dengan proyek-proyek strategis nasional. Selain itu, daerah dinilai perlu memiliki landasan hukum yang kuat agar mempunyai ruang yang lebih luas dalam meningkatkan pendapatan sekaligus mengembangkan potensi daerah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi salah satu contoh penting yang disoroti. Pemerintah daerah diingatkan agar tidak sekadar menjadi pelaksana pasif, tetapi mengambil peran aktif dalam mendukung program tersebut, termasuk memperkuat rantai pasokan yang bersumber dari potensi ekonomi daerah.
Forum Akselerator Negeri ini juga menjadi bagian dari rangkaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Kegiatan tersebut memberikan penghargaan kepada daerah yang menunjukkan prestasi dalam sejumlah bidang pembangunan.
Melalui forum ini, pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan tugas-tugas administratif dan rutin. Sebaliknya, kepala daerah didorong menjadi penggerak pembangunan yang mampu membaca tantangan, mengambil langkah inovatif, serta menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendagri Komjen Polisi Drs. Tomsi Tahir, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Wali Kota Palembang H. Ratu Dewa, serta sejumlah kepala daerah dan tokoh lainnya.
Bagi Pemkab Simalungun, forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyerap berbagai arah kebijakan pemerintah pusat. Sinergi tersebut diharapkan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Simalungun.
