SIMALUNGUN — Kepedulian antardaerah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kontribusi Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam membantu penanganan dan pemulihan daerah yang terdampak bencana.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Rabu (22/4/2026).
Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Namun, Bupati Anton tidak hadir secara langsung dalam prosesi tersebut. Penghargaan diterima mewakili Bupati oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora.
Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi Kemendagri atas peran Pemerintah Kabupaten Simalungun yang memberikan dukungan berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam rangka penanggulangan dampak serta pemulihan akibat bencana alam yang terjadi pada 2026.
Langkah tersebut dinilai mencerminkan kepedulian antardaerah sekaligus semangat gotong royong dalam menghadapi situasi kebencanaan. Bantuan yang diberikan menunjukkan bahwa solidaritas tidak berhenti pada batas wilayah administratif, tetapi dapat diwujudkan melalui dukungan nyata ketika daerah lain membutuhkan.
Kemendagri Apresiasi Kepedulian Kepala Daerah
Dalam forum tersebut, kehadiran Menteri Dalam Negeri tidak hanya untuk menyerahkan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah, tetapi sekaligus membuka rangkaian Forum Musrenbang RKPD Sumatera Utara Tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung selama 22–23 April 2026 itu diikuti para kepala daerah se-Sumatera Utara bersama jajaran perangkat daerah masing-masing.
Dalam sambutannya, Tito Karnavian menyampaikan bahwa secara umum sejumlah indikator pembangunan di Sumatera Utara menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan yang harus terus diperkuat.
Salah satu indikator yang mendapat perhatian adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara yang disebut berada di atas rata-rata nasional.
“Angka IPM Sumatera Utara yang mencapai 76,47 lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang berada di 75,90,” ujar Tito.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi gambaran bahwa kualitas pembangunan manusia di Sumatera Utara relatif baik, meski peningkatan kualitas dan pemerataan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah yang menunjukkan kepedulian serta memberikan kontribusi kepada wilayah lain yang sedang menghadapi musibah.
Menurutnya, sikap saling membantu tersebut merupakan bagian penting dari semangat persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan.
Musrenbang Jadi Ruang Sinkronisasi Pembangunan
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa Musrenbang RKPD bukan sekadar agenda rutin tahunan.
Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan program pembangunan kabupaten dan kota dengan arah kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Tahun 2027, kata Gubernur, menjadi bagian dari fase ekspansi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Fokus pembangunan diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan konektivitas antarwilayah, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Pembangunan yang kita susun dan laksanakan harus dapat dirasakan manfaatnya secara merata di seluruh penjuru wilayah Sumatera Utara, sekaligus mampu memperkuat daya saing daerah kita dalam berbagai bidang pembangunan,” tegas Bobby.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dr. Dikky Anugerah, dalam laporannya menambahkan bahwa Musrenbang harus mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang terukur, berbasis data, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah kabupaten/kota serta pihak swasta, termasuk PT Merek Indah Lestari.
Keterlibatan Kabupaten Simalungun dalam forum tersebut sekaligus memperlihatkan komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Bagi Pemkab Simalungun, penghargaan dari Kemendagri tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat kepedulian sosial, kolaborasi antardaerah, serta pelaksanaan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan wilayah sendiri, tetapi juga memberi manfaat bagi daerah lain yang membutuhkan dukungan.
