Ratusan guru honorer dan tenaga kesehatan yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Pemkab Simalungun melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Simalungun dan Kantor DPRD Simalungun, Selasa (25/09/2018). Mereka menuntut supaya dilakukan pelunasan gaji serta menolak surat edaran atas pengurangan gaji sebesar 50 persen.
Ganda Armando Silalahi, Koordinator aksi menuturkan bahwa ada beberapa poin yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun, diantaranya adalah menolak dilakukannya pemotongan gaji sebesar 50 persen yang semula Rp 2 juta menjadi Rp 1 juta, menuntut pelunasan gaji sejak bulan Juli dan Agustus, serta menuntut gaji yang belum dibayarkan selama 6 bulan pada Tahun 2016 lalu.
Ganda menjelaskan, aksi ini akan terus dilakukan sampai ada kesepakatan yang menjamin kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan.
Selama massa melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Simalungun, tidak satupun pejabat atau perwakilan dari Pemkab Simalungun yang memberikan jawaban atas tuntutan massa.
Selanjutnya, massa melakukan aksi serupa di Kantor DPRD Simalungun. Di sana, massa langsung bertemu dengan Ketua DPRD Simalungun, Johalim Purba. Johalim menjelaskan akan membahas permasalahan ini bersama dengan Pemkab Simalungun.
Sementar itu, massa yang mulai kecewa sempat mengucapkan caci maki kepada DPRD Simalungun karena tidak memberikan jawaban pasti atas tuntutan mereka.
Salah satu tenaga kesehatan yang menyuarakan keluhannya mengucapkan kekecewaanya kepada Pemkab Simalungun dan DPRD Simalungun. “Kami butuh makan, kalian punya anakkan? Bagaimana kalau kalian yang jadi kami! Kami disekolahkan tinggi-tinggi oleh orang tua kami, tapi tidak kalian hargai,” kata seorang ibu hamil dengan mengenakan pakaian putih serta mengenakan kerudung merah ini saat di depan Kantor DPRD Simalungun.
Massa yang kecewa sempat duduk di depan Kantor DPRD Simalungun hingga akhirnya massa memutuskan untuk melakukan aksi menginap di Gedung DPRD Simalungun. (Sawal)
Discussion about this post