Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) akan melanjutkan pembangunan di zona otorita yang sempat menjadi polemik. Kebijakan itu diambil setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan memutuskan perkara gugatan yang dilayangkan tiga warga atas sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diterbitkan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada BOPDT seluas 279 hektare.
Dalam putusannya, majelis hakim tidak menerima seluruh gugatan yang dilayangkan Mangatas Togi Butarbutar dan dua lainnya.
“Dengan adanya putusan itu, maka legal standing sertifikat yang kami pegang telah memenuhi peraturan,” sebut Direktur Utama BOPDT Arie Prasetyo, Kamis (27/2).
Dengan adanya putusan tersebut, pihaknya akan melanjutkan pembangunan. Apalagi ada sejumlah proyek yang harus dikebut. Mulai pembangunan akses jalan hingga hotel berbintang.
Persidangan di PTUN sudah bergulir selama empat bulan. Mulai pendaftaran gugatan, pemeriksaan saksi kedua pihak, sidang lapangan, eksepsi, hingga putusan.
Diterangkan Arie, selama ini pihaknya menyosialisasikan seluruh rencana pembangunan. Mulai perencanaan pembangunan, pelepasan lahan, penyusunan Amdal, dan lainnya.
Diterangkan Arie, sejak tahun 2016 mereka sudah gencar melakukan sosialisasi.
“Selama ini BOPDT juga terus melakukan komunikasi kepada masyarakat. Bahkan sosialisasi sudah dilakukan sejak awal pembangunan kepada tiga desa yang bersinggungan langsung dengan zona otorita, yakni Sigapiton, Pardamean Sibisa, dan Motung,” terangnya.
Masih kata Arie, pihaknya membuka keran kerja sama dengan desa untuk pelibatan masyarakat
“Contohnya di Desa Motung. Mereka siap mendukung pengembangan kreativitas lewat kesenian tari budaya,” tukasnya.
Selain itu, BOPDT juga menjalankan program beasiswa kepada lulusan setempat. Beasiswa itu berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM untuk pariwisata.
“Kami menyekolahkan lulusannya ke Bandung dan Bali,” katanya lagi.
Kata Arie, pelibatan masyarakat juga akan diteruskan. Berbagai pelatihan akan diberikan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pariwisata. Seperti pelatihan Bahasa Inggris, kuliner, sadar wisata, dan lainnya.
Jika rampung seutuhnya, maka kawasan yang dinamai Toba Caldera Resort (TCR) akan menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, masyarakat bisa menyalurkan berbagai produk kreatif untuk dipasarkan. Misalnya kerajinan tangan, produk kuliner hingga pertunjukan seni budaya.
Diterangkan Arie, pembangunan pariwisata harus sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan Danau Toba harus menjadi pemantik peningkatan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah terus menggiatkab pembangunan. Beberapa infrastruktur penting, seperti bandara dan pelabuhan terus ditingkatkan kualitasnya,” tandasnya.
Arie juga menyebutkan, tahun 2020 ini menjadi tahun penting bagi pembangunan pariwisata Danau Toba. Sejumlah proyek yang sudah digarap sejak 2017 saat ini sudah selesai.
“Banyak infrastruktur yang sudah dibangun, mulai Bandara Silangit, jalan tol yang sudah sampai Tebingtinggi, pelabuhan, dan kapal-kapal akan selesai di tahub 2020,” tutupnya. (*)
Discussion about this post