Selama ini Kelola Lahan Zona Otorita, 204 Warga Sibisa Dapat Uang Rp 26,1 M Dari BPODT

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) menyalurkan dana kerohiman atau santunan sebesar Rp26,1 miliar. Dana tersebut dibagikan kepada 204 warga yang selama ini mengelola lahan dengan ‎bercocok tanam di atas zona otorita dengan luas lahan 279 hektare, yang berada di Desa Perdamaen Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Selanjutnya, di lahan tersebut akan dibangun Toba Caldera Resort dan fasilitas pariwisata berstandar internasional.

Penyaluran dana dilaksanakan di kantor Bupati Toba, Jumat (10/7/2020). Acara tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio melalui teleconference (virtual).

‎Direktur Utama BPODT Arie Prasetyo menjelaskan, lahan itu berstatus hutan milik negara. Sehingga Pemerintah Indonesia beritikad baik memberikan santunan dana atau uang kerohiman sebagai pengganti tanaman yang selama ini menjadi sumber ekonomi masyarakat.

“Yang kita bicarakan lahan zona otorita, luasnya 386,72 hektare. Total yang sudah bersertifikat 279 hektare, yang hari ini diserahkan dana kerohiman atau uang santun,” terang Arie.

Namun Arie membantah dana kerohiman tersebut bukan ganti rugi lahan. Menurut Arie, itu sebagai itikad baik pemerintah supaya perekonomian masyarakat tetap stabil. Karena, di lahan tersebut masyarakat menanam kopi, nangka, dan tanaman lainnya.

“Sudah diterbitkan SK-nya oleh bupati secara independen dan badan otoritas tugasnya menyiapkan anggaran untuk pembayaran itu. Jadi semua akuntabilitasnya sudah dilakukan dan ada Perpresnya, yaitu Nomor 62 Tahun 2018, sehingga ini yang kita jalankan. Memang prosesnya sedikit agak lambat,” jelas Arie.

Masih kata Arie, ‎lahan itu dihitung karena di atasnya ada 255 petak lahan yang dikelola 204 orang. Ia mengatakan dana santunan dibayarkan secara bertahap. Untuk tahap pertama 279 hektar dan akan ada tahap dua, yaitu 107,72 hektare.

“Pembangunan ini sudah ditunggu di Kementerian PUPR untuk memulai membangun infrastruktur. Seharusnya kita mulai Juni. Tapi ada beberapa hal, makanya baru kita laksanakan hari ini. Paling lama semuanya akan selesai dua minggu dari sekarang. Jadi tanggal 24 Juli,” jelas Arie.

Disampaikan Arie, ‎pembangunan akan dimulai dengan pembukaan akses. Kemudian, tahun depan akan lebih masif. Tak dipungkiri, pembangunan kali ini terhambat karena pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Pembangunan dimulai dari infrastruktur, fasilitas sebagai pengelola kawasan. ‎Hotel dan rumah sakit akan kita bangun bekerja sama dengan mitra. Sehingga dalam satu atau dua tahun ke depan bisa terealisasi,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan, menjelaskan dengan penyelesaian lahan tahap pertama ini, diharapkan pembangunan dan investasi di Danau Toba dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar danau terbesar di Asia Tenggara itu.

“‎Kita gerak cepat. Saya sampaikan kepada menteri Basuki (Menteri PUPR),” ujar Luhut.

Selain penyerahan dana santunan, dalam acara tersebut digelar Ground Breaking di 10 desa wisata kawasan Danau Toba. Pembangunan desa wisata ini didukung PT Pertamina (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) dalam pembinaan pembersihan lingkungan dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

‎”Saya senang sekali kita melakukan ini. Untuk sama-sama menyalurkan dana santunan ‎lahan dari Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba dan Ground Breaking dukungan dari Pertamina dan PT Pegadaian untuk 10 desa wisata di kawasan Danau Toba,” terang Luhut.

“Saya mengutip bahasa Presiden Jokowi. Membangunan desa berarti membangun Indonesia. Kita sebagai saksi untuk pembangunan tersebut atas dukungan dari PT Pertamina dan PT Pegadaian terhadap 10 desa wisata itu,” tambah Luhut.

Luhut menjelaskan, dukungan pembangunan desa wisata dilakukan ‎PT Pertamina melalui program pembangunan toilet berstandar internasional, pembinaan olahan masyaraka‎t, dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) ke desa-desa.

Luhut menambahkan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan ‎Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio‎ untuk mengaktifkan kembali penerbangan dari Bandara Kualanamu ke Danau Toba melalui Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara.

Tujuannya, meningkatkan frekuensi wisatawan berkunjung ke Danau Toba setelah diterapkan new normal di Indonesia. Apalagi, selama pandemi Covid-19 dunia pariwisata di Danau Toba terpuruk.

“Saya sudah rapatkan dengan Pak Tama, pembukaan penerbangan dari Medan (Bandara Kualanamu) ke Danau Toba, biar lebih banyak lagi frekuensi. Tentu harus sesuai dengan protokol kesehatan,” jelas Luhut.

Sedangkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio‎ mengatakan dana ‎santunan tahap pertama dalam pembebasan lahan keseluruhannya. Ia berharap dana santunan digunakan sebaik-baiknya untuk masa depan dan kebaikan Danau Toba.

“Pada 7 Juli kemarin, Danau sudah ditetapkan‎ sebagai Unesco Global Geopark. Hal ini, menambahkan nilai jual destinasi. Kami dari Kementerian ‎Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjual destinasi ini, agar lebih banyak pengunjungnya,” sebut Wishnutama.

Wishnutama mengajak masyarakat di kawasan Danau Toba untuk meningkatkan kualitas sektor pariwisata berstandar internasional agar secara otomatis terjadi peningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar danau vulkanik terbesar di dunia ini.

“Karena itu, saya mendorong peningkatkan ekonomi kreatif dengan meningkatkan aktivitas dan kualitas sehingga meningkat daya tarik baru dan event-event menarik dan banyak peminatnya, khususnya di kalangan milenial,” kata Wishnutama. (*)