Keterbukaan informasi menjadi sangat penting dalam penanganan pandemi covid-19, tertutupnya sistem infomasi publik serta masifnya arus informasi dan pemberitaan yang tak terkendali justru menjadi masalah dalam pencegahan virus corona ditengah masyarakat.
Hal itu tertuang dalam diskusi publik yang dilaksanakan Aliansi Jurnalis Indepeden kota Pematangsiantar dengan tajuk keterbukaan informasi dalam pemberitaan Covid-19, Sabtu 10 April 2021.
Hadir dalam kegiatan tersebut Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) M. Syahyan, anggota DPRD kota Pematangsiantar Astronout Nainggolan, tim gugus tugas Daniel Siregar serta perwakilan AJI Medan Imran Nasution.
Dalam pemaparannya, M. Syahyan mengatakan pemerintah sendiri telah banyak menerapkan aturan aturan untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona, namun informasi tersebut sering kali tidak sampai kepada masyarakat dan menjadikan masalah dalam penanganan covid-19.
Oleh karena itu kolaborasi terkait penyebaran informasi yang termaktub pada sistem keterbukaan public harus dapat berjalan sehingga masyarakat turut serta melakukan langkah langkah mitigasi pencegahan virus corona sesuai arahan pemerintah.
“Indonesia menjadi salah satu negara open government yang mengedepannya sistem keterbukaan termasuk informasi publik dimana hal itu dikuatkan kembali dengan sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. KIP telah mengeluarkan surat edaran terkait palayanan informasi publik dimassa darurat pandemi Covid-19 bahwa informasi public adalah sebagai hak masyarakat. Oleh karena itu KIP meminta agar informasi publik dapat dilakukan dengan cara yang baik dan muda diakses masyarakat,” ujar Syahyan.
Ramainya pemberitaan yang terlalu fulgar terkait pasien atau kasus Covid-19 justru menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan menghambar penanganan. Karena itu ujar Syahyan, KIP mendorong pemerintah agar turut memberikan perlindungan indentitas pribadi pasien covid-19.
“Seperti nama, alamat rumah kecuali sebagai upayah mitigasi atau mendapat persetujuan dari orang yang bersangkutan. Sering kali informasi yang tak terkali justru menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat terkait ramainya pemberitaan soal pasien pengidap virus corona dan berimbas terhadap pecegahan virus corona. Infomasi ini bisa diakses oleh pemerintah secara terbatas yang penggunaaanya harus diukur sesuai dengan kebutuhan” paparnya.
Pemerintah sendiri telah berupayah semaksimal mungkin untuk melakukan mitigasi penyebaran virus asal negara tirai bambu tersebut. Tim gugus tugas kata Daniel Siregar telah melakukan serangkian cara untuk memberi informasi berbasi teknology.
“Meski belum maksimal namun sejauh ini kami telah melakukan berbagai cara untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Namun hal paling utama untuk memutus mata rantai penyebaran adalah dengan kesadaran masyarakat agar tetap mematuhi prokes. Kesadaran masyarakat menjadi hal penting dalam penanganan pandemi virus corona,”terang Daniel.
Derasnya arus informasi soal pandemi di Siantar yang tak terkendali telah mendulang sejumlah persoalan. Imran Nasution menjelaskan masyarakat semakin pesimis kepada pemerintah soal penanganan pandemi beberapa waktu lalu. Seperti persoalan indetitas korban yang disebarkan hingga minimbulkan stigma kepada pasien. Selain itu bantuan bantuan serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah banyak tidak menyetuh masyarakat karena minimnya informasi oleh pemerintah.
“Persoalan seperti tukang pecal, pemandian jenazah hingga bantuan sosial banyak menjadi pertayaan di masyarakat. Hal ini karena terbatasnya informasi public sehingga menimbulkan persoalan baru soal penanganan corona di Siantar dan diberbagai daerah lainnya. Oleh karena itu informasi harus dibuka seluas luasnya kepada masyarakat agar tidak menimbulkan pertanyaan publik yang berdampak pada kepecayaan masyarakat kepada pemerintah,” urai Imran.
Pemerintah pun diminta untuk tetap reaktif dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat. Astronout Nainggolan berharap pemerintah dan masyarakat mampu bekerjasama sehingga dapat segera keluar dari massa sulit pandemi covid-19. Anggota komisi III DPRD Siantar itu mengajak peran serta media sebagai salah satu corong informasi publik agar tetap kritis dalam menggali dan mencari informasi yang berguna kepada masyarakat.
“Dari berbagai persoalan kedepannya penanganan covid-19 dapat berjalan lebih baik lagi tentu dengan keterbukaan arus informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan saya berharap kita tetap menjadi pelopor menjalankan protokoler Kesehatan” tutupnya.
Usai menggelar diskusi AJI perwakilan Medan juga mengadakan rekrutmen kepada para jurnalis yang ingin bergabung dalam organisasi profesi tersebut. Sejumlah wartawan dari berbagai perusahaan media terlihat atusias mengikuti test wawacara yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari tersebut.(Aldy S)
Discussion about this post