Menyusul aksi damai yang digelar oleh sekelompok mahasiswa dari Gerakan Peduli Adhyaksa pada Kamis (21/8/2025), Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar menyampaikan klarifikasi dan perkembangan penyelidikan atas sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar.
Aksi mahasiswa tersebut sempat menyinggung dugaan keterlibatan oknum intelijen Kejari berinisial HPS dalam praktik mafia proyek. Namun, dalam konferensi pers yang digelar usai aksi, Kajari Siantar Erwin Purba dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kehadiran HPS di UKPBJ telah dilakukan sesuai prosedur, berdasarkan surat perintah tugas untuk menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat.
“Kami tegaskan, tindakan yang dilakukan oleh anggota kami bersifat resmi dan dalam rangka klarifikasi atas laporan masyarakat. Tidak ada unsur intervensi atau kepentingan pribadi dalam proses tersebut,” ujar Kajari.
Fokus Penyelidikan: Proyek Gedung DPRD, Kantor Dinas PU, dan Lab Kesehatan
Lebih lanjut, Kajari memaparkan bahwa saat ini Kejari Pematangsiantar sedang melakukan penyelidikan terhadap sejumlah proyek strategis bernilai miliaran rupiah di lingkungan Pemko Pematangsiantar. Proyek-proyek tersebut meliputi:
- Pembangunan Gedung DPRD Kota Pematangsiantar
- Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum
- Pembangunan Laboratorium Kesehatan di Dinas Kesehatan
Menurut Kajari, ketiga proyek tersebut diduga mengandung kejanggalan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan, berdasarkan laporan masyarakat dan hasil pengumpulan bahan keterangan awal oleh tim intelijen Kejari.
“Ada indikasi dugaan pengaturan pemenang tender dan potensi penyalahgunaan anggaran. Kami sudah memulai proses klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait,” tegasnya.
Kajari menambahkan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung dan akan ditingkatkan ke tahap penyidikan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan instansi teknis terkait untuk mendalami aspek teknis dan administratif dari proyek-proyek tersebut.
Kejaksaan Tegaskan Komitmen Pemberantasan Korupsi
Menutup konferensi pers, Kajari Erwin Purba menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Pematangsiantar berkomitmen untuk menegakkan hukum secara profesional, independen, dan transparan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk terus mengawal proses pembangunan di daerah secara kritis namun objektif.
“Kami membuka ruang partisipasi masyarakat, namun mari kita sama-sama hormati asas hukum yang berlaku. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, akan kami tindak tegas tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
