Investasi dan pembiayaan pariwisata akan menjadi pembahasan utama dalam Rakornas III Pariwisata, Rabu-Kamis (26-27/9). Acaranya digelar hari ini dan besok 26-27 September 2018 di Hotel Raffles, Jakarta.
Acara yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian / Lembaga, Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten, Industri Pariwisata, Pejabat dan staf Internal Kementerian Pariwisata termasuk Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dan Badan Otorita Borobudur.
Kementerian Pariwisata secara rutin setiap triwulan untuk melakukan Rakor Nasional yang dilakukan sebagai update kebijakan dan pemaparan strategi nasional pariwisata.
Dirut BPODT Arie Prasetyo mengatakan, “Sektor Pariwisata telah menjadi sektor prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah harus tetap optimis untuk terus tumbuh hingga mencapai target penghasil devisa terbesar melampaui CPO diakhir tahun 2019”.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, ada banyak sumber pembiayaan yang bisa digali. Tujuannya untuk investasi dan pembiayaan di sektor pariwisata. Sumber yang umum adalah pembiayaan yang bersumber dari Usaha Jasa Keuangan/Industri Keuangan Bank (IKB). Seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Pariwisata (FLPP) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) pariwisata.
Selain itu, ada juga pembiayaan yang bersumber dari Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Seperti dari perusahaan asuransi untuk mendukung keselamatan wisatawan selama berlibur, dari lembaga pembiayaan (multifinance), atau dari dana pensiun.
“Bisa juga pembiayaan yang bersumber dari pasar modal. Dengan menggunakan instrumen reksadana. Misalnya Reksadana Terpadu Pariwisata atau obligasi,” tutur Menpar Arief Yahya, Selasa (25/9).
Di samping itu, sumber pembiayaan dan penjaminan juga bisa berasal dari lembaga keuangan negara. Seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Sarana Multigriya Finansial, atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
“Bisa juga skema pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bappenas. Atau melalui BUMN-BUMN dalam kerangka kegiatan corporate social responsibility (CSR) atau PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan),” sebut Menpar Arief Yahya.
Arief mencontohkan, pembiayaan untuk pengembangan homestay desa wisata. Sumber dan skema pembiayaannya bisa beraneka-ragam dan melibatkan berbagai pihak terkait. Pembiayaan homestay bisa melibatkan kementerian, industri perbankan, BUMN, dan kalangan swasta. Skemanya pun bisa bermacam-macam mulai dari kredit bersubsidi, hibah, hingga bagi hasil.
“Sumber dan skema pembiayaan ini tentu saja masih banyak lagi macam dan ragamnya. Saya kurang begitu memahaminya, karena itu kita serahkan kepada ahlinya yaitu OJK. Kini kita sedang intensif berdiskusi dan berkonsultasi dengan OJK, kita gunakan saja skema dan struktur pembiayaan yang kini telah ada di OJK,” ungkap Menpar Arief Yahya.
Ditambahkan Menpar, negara harus hadir untuk memfasilitasi para pelaku industri pariwisata. Tujuannya agar mudah mendapatkan akses pembiayaan.
“Dan saya katakan, Kemenpar akan menjadi berguna untuk orang banyak jika kita bisa memfasilitasi itu,” cetusnya.
Dia mencontohkan, KUR Pariwisata yang tidak populer. Sebab, masyarakat selalu berpikir KUR hanya untuk sektor pertanian atau peternakan. Data OJK menunjukkan penyaluran KUR ke sektor industri pariwisata masih sangat kecil sekitar 3%. Ini jauh lebih kecil dibandingkan pertanian/kehutanan (24%) dan perdagangan (58%).
“Karena itu saya minta agar KUR Pariwisata dikembangkan agar dikenal luas di kalangan pelaku industri pariwisata,” ujar menteri yang membawa Kemenpar No 1 dan terpilih sebagai #TheBestMinistryOfTourism2018 se Asia Pacific di Bangkok.
Contoh lain, lanjutnya, adalah RDPT (Reksa Dana Penyertaan Terbatas). Ketika sektor pariwisata tumbuh begitu pesat industrinya, seharusnya RDPT bisa menjadi instrumen investasi yang menarik dengan return yang menjanjikan.
“Begitu juga, pembiayaan perumahan bersubsidi homestay desa wisata. Harusnya bisa dikembangkan secara luas. Logikanya, kalau ada orang yang membangun homestay harusnya diberikan fasilitas KPR bersubsidi,” tuturnya.
Kenapa? Karena usaha homestay jelas-jelas usaha produktif dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Usaha produktif dan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat desa layak diberikan subsidi.
“Menurut saya, setiap pelaku bisnis khususnya usaha kecil-menengah harus ada bapaknya. Jangan sampai mereka tidak dibina. Nah, pembinaan itu termasuk dalam hal investasi dan pembiayaan,” jelasnya.
Untuk mendatangkan investasi, Menpar Arief Yahya memainkan konsep Planet, People, Prosperity (3P) atau Environment, Community, Economy (ECE) dengan cantik.
“Bangunlah dulu People-nya. Contohnya di Mandalika, satu hotel pun belum jadi, tapi masjidnya sudah jadi duluan. UKM center-nya sudah jadi duluan. Begitu juga dengan di Danau Toba, saya minta dibangun dulu Desa Sigapiton. Di Borobudur saya minta dibikin UKM Center, saya minta satu kavling untuk UKM. DI Tanjung Kelayang kita ada 5000 m2 untuk membangun homestay,” paparnya.
Ini strategi baru. Dari konsep 3P atau ACE, diutamakan dulu People dan Community-nya dulu sebelum membangun yang lain.
“Kalau kita tulus ke Community, maka kita akan mendapat dua imbalan. Pertama, pahala dari Tuhan. Kedua, nanti social cost-nya akan rendah, nggak akan ada demo,” demikian dia mengakhirinya. (rel)
