Viral di media sosial pada hari Kamis, 12 November 2020 berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Binjai persisnya di depan Binjai Super Mall (BSM), sejumlah anggota TNI berpakaian Loreng menggusur paksa warung masyarakat yang mencari nafkah dengan berjualan serta penggusuran tersebut di lakukan dihadapan anak-anak yang menangis histeris karena ketakutan, hal ini dikatakan Lembaga Bantuan Hukum Medan ( LBH Medan ) melalui Wakil Direktur LBH Medan, Irvansyahputra S.H.,MH didampingi oleh rekanya Alafiah Matondang SH.,MH dalam konferensi pers di kantornya jalan Hindu Medan. Jum’at (13/11/2020) Sore.
Irvan mengatakan bahwa Sejumlah pria berpakaian Loreng tersebut dengan upaya paksa diduga merusak sebahagian dari tempat usaha tersebut. diketahui mengeksekusinya tanpa dasar yang jelas dan tanpa dilengkapi dengan surat perintah tugas. Diketahui Kodam I/BB tanpa adanya putusan pengadilan, tidak hanya melakukan penggusuran Kodam I/BB juga menunjukan arogansinya mengambil barang-barang milik pedagang yang selama ini menyewa dan menempati tempat tersebut tanpa ada surat Penyitaan dari Pengadialan.
parahnya diduga dalam melakukan penggusuran paksa tersebut TNI cq Kodam I/BB tidak memiliki alas hak dalam mengeksekusi lokasi tersebut.
“LBH Medan yang merupakan Kuasa Hukum dari Kartono selaku pemilik tanah yang menjadi objek sengketa tanah tersebut, yang diwakili Muhammad Alinafiah Matondang, SH., M.Hum, mencoba mengkonfirmasi dari salah satu pihak TNI AD cq Kodam I/BB apa yang menjadi dasar TNI untuk mengeksekusi secara paksa objek tersebut, akan tetapi pihak TNI yang diwakilkan oleh H.P. Butar-butar ketika dimintai keterangan berdalih ”ini perintah Komandan tanpa menunjukan surat perintahnya dan tanpa ada toleransi sedikitpun”,ucap Wadir LBH Medan.
Lanjutnya lagi, dari kejadian yang dilakukan oleh pihak TNI cq Kodam I/BB diduga adanya keterlibatan pihak PT.PLN dengan diputuskannya aliran listrik warung yang berada pada objek tersebut. Padahal pemutusan aliran listrik harus berdasarkan prosedur berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. PLN (Persero) Nomor : 386.K/Dir/2010 tentang Biaya Keterlambatan Rekening Listrik.
“Selain itu juga diduga terdapat keterlibatan Polres Binjai dalam pembongkaran paksa tersebut dengan dipasangnya police line pada areal objek tersebut. Sehingga hal ini menjadi tanda tanya besar Kodam/BB yang di duga melakukan penggusuran namun menggunakan police line yg notabenenya kewenangan kepolisian. Padahal seyogyanya Police Line dibuat dan dipasang oleh pihak Kepolisian dalam rangka mempermudah dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan atas adanya dugaan terjadinya tindak pidana yang mana salah satu tujuan dipasangnya Police Line tersebut adalah untuk mengamankan lokasi agar aparat hukum lebih mudah melakukan penyelidikan atau penyidikan Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 tentang Tatacara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara”,jelas Irvansyahputra.
Lebih jauh katanya lagi, Selanjutnya kehadiran Satpol PP seakan-akan pihak Pemko Binjai secara tidak langsung sudah mengetahui terjadinya pembongkaran paksa tersebut. Atas hal tersebut LBH Medan menduga terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam praktik pembongkaran paksa pada objek tersebut.
Akibatnya dari pembongkaran lahan yang sewenang-wenang dan arogan tersebut yang mengalami kerugian adalah pemilik tanah atas nama Kartono, para pedagang yang menyewa, para pekerja yang ada di lokasi kejadian yang mengakibatkan kerugian materil sehingga patut diduga TNI menyalahi kewenangannnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Oleh sebab itu secara langsung TNI melanggar pasal 28 J Undang-undang Dasar RI 1945 dan pasal 71 jo 72 tentang Hak Asasi Manusia.
“LBH Medan meminta kepada Panglima TNI dan KSAD untuk memindak tegas oknum TNI AD c.q Kodam l/BB Medan yang diduga melakukan Penggusuran secara paksa seraya mengembalikan hak-hak warga yang terdampak”, pungkas Irvansyahputra S.H.,M.H.
Asisten Logistik ( Aslog ) Kodam I/BB Kolonel Inf Andriana pada sejumlah awak media menyampaikan bahwa eksekusi pengosongan lahan tersebut sebagai bentuk upaya pemurnian pangkalan dan pengamanan aset TNI AD diwilayahnya yang terdapat di dalam buku okupasi TNI AD.
“KODAM I/BB selalu mengedepankan pendekatan secara humanis namun tegas dalam pelaksanaan penertiban dan pengamanan aset tanah milik TNI AD”,ucap Aslog.
Aslog juga menyampaikan kepada pihak lain terkait pengelolaan lahan yang selama ini mengklaim sebagai pemilik lahan seluas 3.028 M2 dan merasa tidak puas agar menempuh jalur hukum. ( 737 )
