Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar melalui Wali Kota dr Susanti Dewayani SpA bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematang Siantar membagikan bibit Urban Farming. Selain itu, Pemko Pematang Siantar menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun.
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk Perkuat Pengendalian Inflasi di Wilayah KPw BI Pematang Siantar. Kegiatan dipusatkan di Lapangan Parkir Pariwisata, Jalan Merdeka Pematang Siantar, Jumat (30/9/2022) sekitar pukul 14.00 WIB.
Kegiatan ini diikuti lima kabupaten/kota di wilayah kerja KPw BI Pematang Siantar, yaitu Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kota Tanjungbalai, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel).
Kepala KPw BI Pematang Siantar Teuku Munandar dalam sambutannya menerangkan, sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS), di level provinsi, laju pergerakan inflasi Sumatera Utara (Sumut) pada Agustus 2022 tercatat 5,39% (year of year/yoy), atau masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 4,69%.
Sementara untuk Kota Pematang Siantar, sebagai salah satu dari lima kabupaten/kota di Sumut yang menjadi daerah penghitungan inflasi, laju inflasi pada Agustus 2022 berada di angka 5,01% (secara tahunan).
Masih kata Munandar, komoditas yang selama tahun 2022 ini sering muncul menjadi penyumbang inflasi adalah daging ayam, cabai, rokok, ikan dencis, tomat, dan bawang merah. Selama Mei hingga Agustus 2022, kenaikan laju inflasi Pematang Siantar tercatat 0,48%, yang berarti lebih rendah dari kenaikan laju inflasi nasional yang mencapai 1,14%.
“Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, memberikan insentif berupa alokasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp10,44 miliar kepada Pemko Pematang Siantar. Tentunya ini semua berkat kerja keras Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Ibu Wali Kota, dan didukung oleh stakeholder lainnya di Pematang Siantar. Kita berikan aplause untuk Pemko Pematang Siantar dan kita semua,” terangnya.
Di Provinsi Sumut, sambungnya, kick off GNPIP telah diakukan 31 Agustus 2022 di Kabupaten Deliserdang, yang dihadiri oleh Deputi Gubernur BI, Gubernur Sumut, Pangdam I/BB, Kapolda, Kajari, Komisi XI DPR-RI, Kepala Perwakilan BI, dan Bupati/Wali Kota di Provinsi Sumut.
Tiga cakupan kegiatan yang dilakukan dalam GNPIP di Provinsi Sumut yaitu Perluasan KAD, penyelenggaraan Operasi Pasar maupun Pasar Murah, serta Implementasi gerakan Urban Farming dan Digital Farming.
“Ketiga program ini diharapkan juga dilakukan oleh TPID di 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumut. Untuk kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja BI Pematang Siantar, tindak lanjut terhadap program GNPIP Provinsi Sumut akan dimulai hari ini,” sebutnya.
Munandar juga menyampaikan, cakupan program kerja GNPIP yang diluncurkan yaitu perluasan KAD yang ditandai penandatanganan MOU KAD antara Kota Pematang Siantar dengan Kabupaten Simalungun, serta penandatanganan MOU KAD antara Pemkab Simalungun dengan Provinsi Bangka Belitung. Kemudian, kegiatan pasar murah yang diselenggarakan oleh TPID Pematang Siantar pada pagi harinya, serta program Urban Farming berupa pembagian polybag kepada masyarakat di Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kota Tanjungbalai, dan Kabupaten Labusel.
Masing-masing kota/kabupaten nantinya akan mendapat 7.700 polibag cabai merah, 3.500 polibag cabai rawit, 770 polibag sawi hijau, dan 770 polibag tomat.
Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA sebagai keynote speaker menyampaikan GNPIP merupakan komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional. Kegiatan ini mencakup perluasan kerjasama antar daerah, komitmen penyelanggaraan operasi pasar, serta implementasi Gerakan Urban Farming.
“Kita harus menggelorakan semangat dan berjuang bersama dalam mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan,” katanya.
Hal tersebut mengingat saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketidakpastian ekonomi global dan risiko Stagflasi. Hal ini karena inflasi pangan memiliki bobot yang cukup besar dari komposisi pengeluaran masyarakat. Sehingga pengendalian inflasi akan memberikan dampak sosial yang besar untuk kesejahteraan masyarakat . Upaya sinergi antar daerah diperlukan untuk mencukupi kelangkaan pangan serta meningkatkan kapasitas produksi sebagai langkah antisipasi gejolak ketahanan pangan.
Pemko Pematang Sianțar bersama TPID Kota Pematang Siantar dan seluruh stakeholders harus mendukung upaya stabilisasi harga dan senantiasa bersinergi untuk menjaga terkendalinya inflasi pangan. Hal tersebut membutuhkan strong partnership dan komitmen seluruh elemen terkait. Dalam upaya pengendalian inflasi pangan diperlukan implementasi kebijakan riil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Untuk mewarnai implementasi GNPIP, BI dan Pemko Pematang Siantar menyepakati perluasan KAD, komitmen bersama pelaksanaan operasi pasar dan pencanangan urban farming dengan pembagian 7.700 bibit cabai merah, 3.500 bibit cabai rawit, 770 bibit sawi hijau, dan 770 bibit tomat.
Urban farming berkembang sebagai respon dari banyaknya masalah yang berkaitan dengan kehidupan di perkotaan, yakni semakin berkurangnya lahan pertanian karena pembangunan. Hal ini memicu orang dengan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang pertanian memanfaatkan peluang dengan mengoptimalkan potensi sumber daya sekitar. Tujuannya membudidayakan tanaman sayuran pada lahan terbatas dan telantar secara maksimal. Menggunakan polibag adalah cara lain dalam menanam di lahan terbatas.
Kota Pematang Siantar termasuk dalam 7 kategori lima daerah se-Sumut dan 10 besar kota se-Indonesia penerima DID sesuai Permenkeu RI Nomor 140/PMK.07/2022 tentang DID untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada 2022.
DID digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Percepatan pemulihan ekonomi
antara lain melalui perlindungan sosial seperti bantuan sosial, dukungan dunia usaha terutama UMKM, dan upaya penurunan tingkat inflasi dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan dengan memperhatikan perempuan serta penyandang disabilitas.
Susanti berharap kegiatan tersebut bisa memperluas KAD, terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas, terus melaksanakan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder, serta mempercepat implementasi program tanam pangan pekarangan.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan MoU KAD Kabupaten Simalungun dengan Provinsi Bangka Belitung (Babel). Di mana pihak Pemerintah Provinsi Babel hadir secara virtual. Kemudian penandatanganan Nota Kesepahaman Pemko Pematang Siantar dengan Pemkab Simalungun.
Selanjutnya, dilakukan pengiriman kentang Simalungun ke Pangkal Pinang, Provinsi Babel; Launching Komitmen
PPL Pematang Siantar-Kabupaten Simalungun; dan penyerahan bibit Urban Farming kepada TP PKK lima kabupaten/kota.
Turut hadir, Bupati Simalungun diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Esron Sinaga, Danrem 022 /Pantai Yimur diwakili Mayor Inf Fahroel Muhabi, Danrindam 1/BB diwakili Mayor Inf Heri,
Ketua Dekranasda Kota Pematang Siantar H Kusma Erizal Ginting, Kepala Penngadilan Agama Kota Pematang Siantar Hartati SHI MH, Danki Brimob Subden 2B Pematang Siantar AKP Gafur Hidayat, Dandenpom I/1 Pematang Siantar diwakili Kapten CPM Purba Siregar, Sekda Kota Pematang Siantar Budi Utari Siregar AP, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Batubara Reno Asmara, Ketua TP PKK Kota Tanjungbalai Ny Hifatiah H Waris, perwakilan TP PKK Labusel dan Batubara, para pimpinan perbankan se-Kota Pematang Siantar, dan para pimpinan OPD Pemko Pematang Siantar. (*)
Discussion about this post