Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Simalungun terpilih menjadi terbaik kedua di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI Pematangsiantar Periode Semester II/2021. Wilayah kerja KPw BI Pematangsiantar meliputi Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (SISI BATAS LABUHAN).
Sedangkan terbaik pertama diraih TPID Kabupaten Batubara dan terbaik ketika dicapai Kota Tanjungbalai.
Pengumuman tiga TPID terbaik di wilayah kerja KPw BI Pematangsiantar itu disampaikan saat kegiatan High Level Meeting TPID Wilayah Kerja KPw BI Pematangsiantar di Hotel JW Marriot Medan, Rabu (13/4).
Kegiatan tersebut diikuti pimpinan dan perwakilan pimpinan daerah dan kabupaten di SISI BATAS LABUHAN. Dari Kota Pematangsiantar dihadiri Asisten 3 Pemko Pematangsiantar Pardamean Silaen, Kabupaten Simalungun dihadiri Wakil Bupati Zonny Waldi, Kabupaten Batubara dihadiri Wakil Bupati Oky Iqbal Frima, Kabupaten Asahan dihadiri Asisten 2 Ansari Harahap, dan Kota Tanjungbalai dihadiri Plt Wali Kota Waris Thalib.
Kabupaten Labuhanbatu Utara dihadiri Wakil Bupati Samsul Tanjung, Kabupaten Labuhanbatu dihadiri Bupati Erik Adtrada Ritonga, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dihadiri Wkail Bupati Ahmad Fadly Tanjung.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan, dalam rangka mengendalikan inflasi, perlu dilaksanakan kerja sama koordinasi lintas sektor/instansi, dan penguatan kelembagaan tim pengendalian inflasi sesuai Kepres Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang TPID.
Dampak inlfasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Turunnya daya beli akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, menghambat investasi, dan menurunkan daya saing daerah.
Oleh karena itu inflasi perlu terus dijaga pada level rendah dan stabil sesuai kisaran yang ditetapkan oleh nasional,yaitu 3%±1%.
Di tengah pandemi Covid-19 dan isu kelangkaan komoditas minyak goreng, berbagai upaya terus dilakukan TPID, di antaranya melalui sidak pasar, monitoring harga, serta kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam rangka terus menjaga pasokan untuk dapat memenuhi permintaan masyarakat.
Koordinasi antara BI dan pemerintah daerah kota/kabupaten melalui TPID dan forum-forum yang ada perlu terus ditingkatkan mengingat pengendalian harga memerlukan kerja sama dan sinkronisasi langkah kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah.
Koordinasi yang dilakukan menitikberatkan pada langkah-langkah yang bersifat antisipatif dan mengacu pada pedoman 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Kegiatan HLM TPID Wilker KPwBI Pematangsiantar ditujukan dalam rangka antisipasi perkembangan harga selama bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Beberapa pembicara pada HLM TPID kali ini yaitu Kepala Kpw BI Pematangsiantar Teuku Munandar; Kemenko Perekonomian Ferry Irawan; Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara Naslindo Sirait; Kepala BPS Pematangsiantar Marlise Simamora; dan Kepala Bulog Provinsi Sumatera Utara Arif Mandu.
Kepala KPw BI Pematangsiantar menyampaikan Strategi Pengendalian Inflasi di SISI BATAS LABUHAN, antara lain secara umum inflasi Sumut masih terkendali dan sejalan dengan target inflasi nasional 3%±1%. Februari 2022, inflasi Sumut (0,71%), Pematangsiantar (0,77%), angka ini tercatat lebih tinggi dibanting inflasi nasional (0,66%) secara tahun ke tahun (yoy).
Pada bulan Ramadhan dan jelang Idul Fitri terjadi peningkatan laju inflasi di Pematangsiantar. Inflasi ini sebagian besar disumbang oleh kelompok bahan makanan, jasa makanan dan minuman, perlengkapan RT serta perumahan, dan BBRT.
Berdasarkan kondisi internal potensi tekanan inflasi dipengaruhi oleh pelonggaran aktifitas masyarakat seiring melandainya covid-19, meningkatnya daya beli masyarakat (pencairan bansos dan THR), budaya konsumtif terutama di bulan Ramadhan dan jelang Idul Fitri yang tidak diiringi pasokan yang cukup, dan dinamika implementasi kebijakan HET minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan stok di pasar.
Berdasarkan kondisi eksternal potensi risiko tekanan inflasi dipengaruhi oleh kondisi geopolitik (a.l perang Rusia vs Ukraina), kenaikan harga pangan/komoditas dunia, kelangkaan container, dan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) yang dapat melemahkan nilai tukar Rupiah.
Dalam rangka pengendalian inflasi di Sisi Batas Lebihan, seluruh TPID dapat menjalankan Roadmap TPID 2022-2024 sejalan dengan strategi pegnendalian inflasi nasional dengan menggunakan strategi 4K.
Sedangkan langkah konkret lainnya terkait pengendalian inflasi antara lain Monitoring Harga agar kenaikan harga dapat diketahui sejak dini dan diidentifikasi serta ditindaklanjuti; Mapping Stok Pangan yakni melakukan mapping stok pangan secara rutin dan insidentil jelang hari-hari besar keagamaan; Pengawasan Distribusi dengan mencegah praktik penimbunan, kerjasama TPID dan Satgas Pangan; Operasi Pasar berupa penyusunan jadwal operasi pasar antar dinas/instansi dengan pilihan lokasi, waktu, dan komoditas yang tepat; serta Mengelola ekspektasi masyarakat dan imbauan belanja bijak. (rel)
