Kondisi sejumlah ruas jalan utama di Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, masih menjadi perhatian masyarakat.
Kerusakan jalan dinilai tidak hanya mengganggu kenyamanan perjalanan, tetapi juga berdampak terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sedikitnya terdapat empat ruas jalan utama yang menjadi perhatian masyarakat, yakni Nagori Damakkitang–Nagori Tani dengan jarak diperkirakan sekitar 6 kilometer, Nagori Damakkitang–Nagori Sinasih sekitar 8–9 kilometer, Nagori Dolok–Nagori Dolok Marawa sekitar 6 kilometer, serta Nagori Simanabun–Pangalbuan Raya sekitar 28 kilometer.
Dengan perkiraan tersebut, total panjang ruas yang menjadi perhatian masyarakat mencapai sekitar 48–49 kilometer.
Kondisi jalan tersebut menjadi penting karena akses jalan merupakan salah satu urat nadi kehidupan masyarakat Silou Kahean. Jalan menghubungkan antarwilayah dan menjadi akses warga untuk bekerja, mengangkut hasil pertanian, bersekolah, mendapatkan pelayanan kesehatan, maupun menjalankan aktivitas ekonomi lainnya.
Keprihatinan terhadap kondisi jalan tersebut juga disampaikan Sekretaris Tuppuan Damanik Boru Panogolan (TDBP) Siloukahean, Arifin Damanik.
Sebagai putra daerah yang pernah merasakan langsung kehidupan masyarakat Silou Kahean, Arifin Damanik mengatakan persoalan infrastruktur jalan perlu dilihat bukan hanya sebagai persoalan pembangunan fisik, tetapi juga sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
“Jalan adalah urat nadi masyarakat. Ketika akses jalan mengalami kerusakan, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani yang membawa hasil pertanian, anak-anak yang pergi ke sekolah, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, dan pelaku usaha,” ujar Arifin.
Menurutnya, masyarakat tentu memahami bahwa pemerintah memiliki keterbatasan anggaran dan harus menentukan skala prioritas pembangunan. Namun, apabila kemampuan anggaran Kabupaten Simalungun belum memungkinkan untuk menangani seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan, Arifin berharap Pemkab Simalungun dan Pemprov Sumatera Utara dapat membangun kolaborasi dalam penanganan infrastruktur tersebut.
“Kalau kemampuan anggaran kabupaten terbatas, menurut saya solusinya bukan hanya menunggu. Harus dibangun kolaborasi antara Pemkab Simalungun dengan Pemprov Sumut, sehingga ruas-ruas jalan yang membutuhkan penanganan dapat dikerjakan secara bertahap sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran masing-masing,” katanya.
Hal senada disampaikan Hermanto Hamonangan Sipayung SH, CIM. Putra Kelahiran Silou Kahean yang saat ini aktiv menjadi menjadi Advokad itu menilai, kolaborasi pemerintah daerah sangat penting agar pembangunan infrastruktur dapat menjangkau masyarakat di wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian.
Hermanto berharap kondisi jalan di Silou Kahean dapat dipetakan secara menyeluruh, termasuk menentukan bagian-bagian yang mengalami kerusakan paling berat untuk kemudian ditetapkan sebagai prioritas penanganan.
“Masyarakat tidak meminta semuanya harus selesai dalam satu tahun. Yang penting ada perencanaan yang jelas, ada skala prioritas, dan ada kolaborasi. Kalau dilakukan bertahap, masyarakat tentu bisa memahami,” ungkapnya.
Hermanto juga menekankan bahwa pembangunan jalan memiliki kaitan erat dengan perekonomian masyarakat.
Bagi masyarakat yang sebagian menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian, kondisi jalan sangat menentukan kelancaran pengangkutan hasil pertanian dari wilayah produksi menuju pasar atau pusat perdagangan.
Jalan yang lebih baik juga akan memperlancar mobilitas masyarakat antar-nagori serta memudahkan akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan pemerintahan.
Karena itu, Hermanto berharap aspirasi masyarakat Silou Kahean dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, baik di tingkat Kabupaten Simalungun maupun Provinsi Sumatera Utara.
“Saya lahir di Silou Kahean. Saya tahu bagaimana kehidupan masyarakat di daerah ini. Harapan masyarakat sebenarnya sederhana, yaitu memiliki akses jalan yang layak. Karena itu, saya berharap Pemkab Simalungun bersama Pemprov Sumut dapat berkolaborasi mencari solusi terbaik,” tuturnya.
Ia menambahkan, penyampaian aspirasi tersebut bukan dimaksudkan untuk menyudutkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kampung halaman dan masyarakat yang membutuhkan perhatian terhadap infrastruktur dasar.
“Mari kita dorong dengan cara yang konstruktif. Pemerintah punya keterbatasan, masyarakat juga punya harapan. Di sinilah pentingnya kolaborasi agar persoalan yang ada bisa dicari jalan keluarnya bersama,” pungkas Hermanto. (*)
