Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI), bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH), jadwalkan aksi unjuk rasa jilid II, terkait dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan dugaan pengaturan jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.
“Praktik korupsi di Labuhanbatu tidak bisa dibiarkan, kami akan terus menyuarakan persoalan ini di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,” ujar Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, di Jakarta, Senin 02 November 2026.
Menurut Novrizal, persoalan yang melibatkan Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp. OG, M.K.M dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Syahbela Rusli Siregar harus di usut oleh pihak KPK RI dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Sudah kita jadwalkan dan sudah dikoordinasikan dengan pihak Kepolisian Polda Metro Jaya. Insya Allah kita akan turun aksi pada Kamis, 05 November 2026 ini,” tegas Novrizal.
Disisi lain Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus membeberkan, kegiatan aksi yang direncanakan sekaligus menyampaikan laporan dengan resmi atas dugaan KKN di lingkungan Pemkab Labuhanbatu.
“Kita sudah persiapkan berkas dan dokumen, dalam aksi nanti sekaligus menyampaikan laporan secara resmi atas dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan Bupati dan Kepala DLH Labuhanbatu,” terang Sukri, sembari menunjukkan berkas data.
Sukri juga menegaskan, bahwa aksi jilid II yang direncanakan ini sebagai bentuk komitmen DPP GARANSI dan AMPPUH dalam mendukung pemberantasan korupsi di Kabupaten Labuhanbatu.
“Semoga aksi nantinya berjajalan dengan lancar, dan KPK RI harus tegak lurus dalam memberantas korupsi, jangan ada disparitas atau pun perlakuan khusus, siapa pun dia, apa pun jabatannya hukum harus hadir demi keadilan,” pungkas Sukri mengakhiri.
