Pangulu Nagori (Kepala Desa) Pamatang Sinaman, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Kawardin Purba harus merasakan dinginnya lantai hotel prodeo selama empat tahun ke depan. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan korupsi anggaran dana desa sebesar Rp 203 juta.
Sidang untuk terdakwa digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (3/8). Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Syafril Batubara menyatakan, terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001.
“Menyatakan terdakwa bersalah melakukan korupsi,” sebut Syafril dalam persidangan yang digelar di Ruang Cakra VI PN Medan, Senin (3/9).
Kawardin yang hadir mengenakan batik coklat saat persidangan, juga harus membayar denda Rp 200 juta dengan subsider 2 bulan kurungan. Dia juga harus membayar uang pengganti kerugian negara yang dinikmati terdakwa sebesar Rp 203 juta.
“Dengan ketentuan jika terdakwa tidak sanggup membayar hingga satu bulan, harta bendanya disita negara dan apabila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun,” sebut Syafril.
Putusan ini, lebih rendah dari tuntutan JPU. Dimana sebelumnya, dia dituntut 5 tahun penjara. Sedangkan denda dan uang pengganti sama seperti putusan majelis hakim.
Menyikapi putusan ini, terdakwa dan JPU menyatakan pikir-pikir. Dalam dakwaan yang dilayangkan JPU, Nagori Pamatang Sinaman, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun pada tahun 2015 memiliki uang kas dana desa sebesar Rp 257.153.052.
Namun terdakwa tidak merealisasikan dana desa itu. Dia menggunkannya untuk kepentingan pribadi. Realisasi penggunaan dana desa yang telah ditarik oleh terdakwa selaku pangulu di Nagori Pamatang Sinaman tersebut adalah, penarikan pertama sebesar Rp 10 juta pada tanggal 4 Juni 2015.
Dana tersebut, tidak digunakan untuk belanja modal dan barang maupun kegiatan yang mendukung operasional Nagori. Uang itu habis untuk kepentingan pribadi.
Pada penarikan kedua, terdakwa mengambil Rp 92,5 juta pada 10 Juni 2015. Uang itu digunakan untuk beberapa kegiatan. Antara lain, peningkatan kapasitas perangkat desa yang dilaksanakan di Pamatangraya dengan anggaran sebesar Rp 20 juta. Selanjutnya kegiatan pelatihan manajemen
pemerintah desa yang dilaksanakan di Yogyakarta dengan anggaran sebesar Rp 20 juta dan kegiatan belanja barang material serta pembayaran upah sewa alat berat menghabiskan biaya sebesar Rp 14 juta.
Sedangkan sisanya sebesar Rp 38.500.000 sudah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi. Penarikan yang terakhir atau yang ketiga kalinya yaitu sebesar Rp 154,5 juta, terdakwa tidak melaksanakan kegiatan membangun desa.
Dana itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain untuk biaya membayar sisa hutang pinjaman terdakwa di Bank BRI Pane Tongah sebesar Rp 10 juta, membantu biaya pengobatan dan penguburan ibu kandung terdakwa.
Sedangkan sisanya sebesar Rp 134.569.419 digunakan terdakwa untuk biaya perjalanan dan hidup di Jakarta selama satu bulan dan telah habis terdakwa pergunakan untuk biaya keperluan terdakwa sehari-harinya.
Berdasarkan Laporan ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun tahun 2015, terdakwa selaku Pejabat Pangulu nagori Pamatang Sinaman tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tahun 2015 sebesar Rp. 203.153.052.000 yang menjeratnya ke penjara. (Red)
sumber: Jawapos.com
Discussion about this post