Dugaan penyelewengan anggaran penyewaan pengadaan mobilier dan alat tulis kantor (ATK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, di seluruh kantor Sekretariat PPS Nagori, menuai protes.
Diketahui, Penghuni Kantor Sekretariat PPS Nagori se Kabupaten Simalungun, berjumlah enam orang diantaranya Ketua PPS, Bendahara, Staf dan tiga orang Anggota PPS.
Seperti pemberitaan sebelumnya, penyewaan pengadaan mobilier serta ATK seperti laptop senilai Rp 750.000 dan listrik/air Rp 500.0000. Sementara fakta di lapangan, ternyata laptop yang dipergunakan penghuni Sekretariat PPS milik Kantor Pangulu Nagori.
Menurut narasumber anggota PPS Nagori, Sabtu (20/10) Sekira Pukul.14.00 WIB, membeberkan bahwa selayaknya anggaran penyewaan mobilier seperti laptop diserahkan langsung dalam bentuk barang dan bukan berbentuk uang tunai.
“Kami berharap sebaiknya biaya penyewaan mobilier kantor di berikan dalam bentuk barang sepert laptop, mesin printer, meja, kursi dan lemari. Janganlah uang tunai, karena kami takut diperiksa Polisi ataupun Kejaksaan”. “Beber Narasumber.
Dilanjutkannya, semenjak anggaran penyewaan mobilier dan alat tulis kantor (ATK), berjumlah Rp 1.250.000 terkuak, narasumber memastikan beberapa Pangulu akan mempertanyakan anggaran penyewaan mobilier dan ATK kepada Sekretariat PPS Nagori.
“Kami pastikan, para pangulu se Kabupaten Akan mempertanyakan anggaran penyewaan mobilier PPS. Karena kami menggunakan mobilier pangulu seperti laptop, mesin printer, meja, kursi dan lemari. Anggarannya besar bang. Nantilah kuberitahu, bukan Rp 1.250.000, ada lagi bang,” lanjutnya membeberkan.
Ditambahkannya, apabila temuan ini diperiksa, maka PPS seluruh Nagori akan berbenturan dengan Sekretaris dan Komisioner KPUD Simalungun. Ibarat kata Bapak dengan anak saling menyalahkan nantinya,
“Semenjak terkuak, sudah pasti PPS akan berbenturan dengan Sekretaris KPU dan Komisioner KPU. Dan masyarakat pasti menilai kinerja Komisoner KPUD Simalungun bobrok selama lima tahun. Ibarat kata bapak dengan anak akan saling menyalahkan, ujarnya sembari mengakhiri pembicaraan.
Di tempat terpisah, beberapa Pangulu Nagori menyesalkan sikap Sekretariat dan Komisioner KPUD yang tidak transparan atas penyewaan mobilier dan alat tulis kantor. Pihaknya menganggap, jika memang benar biaya penyewaan itu ada, mengapa PPS memakai mobilier Kantor Pangulu?
“Mengapa Sekretariat PPS Memakai laptop, mesin printer, meja, kursi dan lemari milik nagori. Memang benar kami memfasilitasi, tetapi anggaran penyewaan mobilier PPS ada. Jika begini sistimnya, kami sangat menyesalkan sikap Sekretaris dan Komisioner KPUD Simalungun. Lebih baik kami tidak menerima sepeserpun kalau pada akhirnya kami dituduh menerima uang bagi bagi rejeki,” Sungut seorang Pangulu.
Saat di konfirmasi awak media mengenai Anggaran penyewaan mobilier ATK sekretariat PPS Nagori di Kabupaten Simalungun kepada Sekretaris KPUD Simalungun, Ade Arman Purba memebenarkan jika penyewaan laptop itu benar.
“Memang benar anggaran penyewaan laptop di Kantor Sekretariat PPS tetapi sewa kantor tidak ada lae,”Jelasnya.
Sekedar diketahui, anggaran penyewaan mobilier ATK sekretariat PPS Nagori di Kabupaten Simalungun dengan rincian jumlah Nagori 386 (nagori) x 1.250.000 (anggaran mobiler ATK/bulan) x 8 bulan = Rp 3.860.000.000
.Sementara, jumlah anggaran penyewaan mobilier ATK yang diterima pangulu di beberapa kecamatan berkisar Rp 400.000 perbulannya. Selisih anggaran diduga terjadi penyelewengan yakni, 1.250.000 (anggaran sewa) – 400.000 (biaya untuk pangulu)=Rp 850.000. Jika selisih uang anggaran yang di sunat 850.000 x 386 (jumlah desa) x 8 bulan (masa kerja PPS tahapan pilgubsu) = Rp 2.624.800.000.
Maka jumlah dugaan penyunatan anggaran pengadaan sewa mobiler ATK di Sekretariat PPS se Kabupaten Simalungun sangat fantastis.(TURNIP)
Discussion about this post