Aliansi Sumut Watch yang terdiri dari ILAJ, Eltrans, Komadem dan Sumut Watch, Jumat (25/1), sekira pukul 10.00 – 12.30 WIB, di Kantor PDPHJ (Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar menyerahkan petisi kepada Dirut PDPHJ, Bambang Wahono, untuk penuntasan dugaan tindak pidana korupsi, penggelapan dan pungli di PDPHJ.
Terkait hal tersebut, Dirut PD PHJ, Bambang Kencono Wahono, kepada Newscorner.id menyampaikan hal tersebut akan dibahas bersama jajaran direksi. Selanjutnya akan dilakukan penelitian sebelum mengambil tindakan.
“Ya bang. Itu akan kita bahas dengan direksi yang lain dahulu bang sebelum mengambil sikap dan meneliti dulu semua pokok permasalahan,” tulis Bambang menaggapi.
Petisi aliansi yang pada pokoknya merupakan identifikasi penyelewengan yang mereview sejumlah dugaan tindak pidana korupsi, penggelapan dan pungli yang terjadi sejak era kepemimpinan mantan Dirut PDPHJ, Drs. Setia Siagian, Benny Sihotang, SE, hingga Plt. Dirut Diddy Cemerlang, SE, tahun 2015 – 2018, disampaikan dalam sebuah pertemuan dialogis yang dihadiri Dirut PDPHJ : Bambang Wahono, Direktur SDM PDPHJ : Imran Simanjuntak, Direktur Operasional : Amri Ansary dan Direktur Keuangan : Toga Sihite. Sedang dari Aliansi Sumut Watch, yakni Ketua Institute Law And Justice (ILAJ) : Fawer Full Fander Sihite, Direktur Program Lembaga Transformasi Sosial (ELTRANS) : Goklif Manurung, Ketua Sumut Watch : Daulat Sihombing, dan Koordinator Divisi Advokasi Nonlitigasi : Monang Nadeak,
Tentang dugaan korupsi diantaranya meliputi pengelolaan dana penyertaan modal sejak tahun 2015 – 2016 sebesar Rp. 3 miliar, kontribusi pedagang kaki lima (PKL), pengelolaan kontribusi dana KIB , kontribusi bulanan pedagang kios, kontribusi kamar mandi dan kontribusi parkir, serta mark up atau penggelembungan pembelian dan pengadaan 6 (enam) unit sumur bor di Pasar Horas dan Pasar Dwikora, yang diduga melibatkan mantan Direktur Keuangan, Agustina br Tampubolon, SH, dan dugaan laporan fiktif piutang usaha sebesar Rp. 3 miliar lebih. Potensi tindak pidana korupsi ini diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.
Tentang dugaan penggelapan, meliputi penggelapan 10 (sepuluh) unit kios milik PDPHJ yang terletak di Gedung 2 Lantai 3 Pasar Horas an. DS, penggelapan tagihan kontribusi yang melibatkan dua staf keuangan masing – masing Marlinang DY. Silitonga, dan Samianto, yang diperkirakan merugikan perusahaan senilai ratusan juta rupiah.
PUNGLI REKRUTMEN PEGAWAI
Selanjutnya tentang pungli, meliputi dugaan pungli atau pemerasan dalam rekrutmen pegawai honor sepanjang tahun 2015 hingga 2017, yang diperkirakan berdasarkan perhitungan sebanyak 259 orang pegawai honor dikali rata- rata pungli sebesar Rp. 20.000.000/ orang sama dengan Rp. 5 miliar lebih. Kemudian pungli pengangkatan pegawai honor menjadi status calon pegawai yang diperhitungkan berdasarkan rasio jumlah pegawai honor 259 orang dikali rata- rata pungli sebesar Rp. 8.000.000/ orang sama dengan Rp. 2 miliar lebih. Dalam skandal pungli rekrutmen pegawai honor PDPHI, nama Kabag Kepegawaian PDPHJ, H br H, disebut- sebut “membonceng” 30 orang.
Terakhir, dugaan pungli dalam pengangkatan 65 calon pegawai/pegawai tetap, pada awal Juli 2018, yang kemudian dibatalkan secara kompak oleh mantan Plt. Dirut, Diddy Cemerlang, Dewan Pengawas Imran Simanjuntak (sekarang Direktur SDM) dan Toga Sihite (sekarang Direktur Keuangan), karena melanggar Peraturan Direksi, dan diwarnai skandal pungli antara Rp. 6 juta hingga Rp. 10 juta atau rata- rata Rp. 8 juta per orang. Dalam skandal pungli pengangkatan ke 65 calon pegawai/ pegawai tetapi ini, nama Kabag Kepegawaian, H br H, lagi – lagi disebut sebagai orang yang paling bertanggungjawab sebagai terduga pelaku.
Aliansi Sumut Watch dalam Petisi, tertanggal 25 Januari 2019, yang dibacakan Ketua ILAJ, Fawer Full Fander Sihite dihadapan Dirut PDHJ : Bambang Wahono, Direktur SDM : Imran Simanjuntak, Direktur Produksi ; Amri Anhary, meminta agar direksi PDPHJ menjadikan pengungkapan skandal korupsi, penggelapan dan pungli di PDPHJ menjadi titik balik untuk pemulihan perusahaan, sekaligus sebagai “reminder” atau peringatan kembali untuk mendukung proses hukum.
KABAG KEPEGAWAIAN PDPHJ HARUS DICOPOT
Secara khusus, Aliansi Sumut Watch dalam petisinya memberi “warning” kepada Direksi, agar demi perbaikan, skandal pungli pengangkatan 65 calon pegawai/ pegawai tetap, diusut tuntas. Pelakunya harus dicopot bahkan dipecat. Menurut Aliansi, tugas ini menjadi “PR” pertama dan utama bagi Direksi sekaligus menjadi barometer efektifitas kepemimpinan direksi baru. Bila pungli 65 pegawai PDPHJ tak mampu dituntaskan, pelakunya tidak ditindak, maka jangan berjanji tentang program. “Bulshit”.
Penindakan terhadap pelaku pungli 65 pegawai PDPHJ, menurut aliansi, merupakan “striger” atau “penyentak” untuk menghentikan praktek pungli dan pemerasan yang seakan terus berulang disetiap pengangkatan pegawai honor, calon pegawai dan/ atau pegawai tetap di PDPHJ. Secara moral, tulis aliansi, garis terdepan untuk menindak pelaku pungli pengangkatan 65 calon pegawai/ pegawai tetap tersebut, ialah Direktur SDM, Imran Simanjuntak (Direktur SDM), dan Toga Sihite (Direktur Keuangan), sebagai mantan Badan Pengawas, yang menjadi aktor atau “pelaku” sejarah, dengan dukungan Dirut, Bambang Wahono. Aliansi mengatakan, pejabat yang kegandrungan atau kecanduan menikmati uang pungli dan uang pemerasan pegawai, harus dinonjobkan dan/ atau diberhentikan.
Oleh karena itu, Aliansi Sumut Watch, mengingatkan, agar direksi tidak memberi panggung atau senjata kepada pelaku pungli, karena panggung akan digunakan untuk “menari” irama kepalsuan, dan senjata akan digunakan untuk menembak mereka – mereka yang menentang. Menutup petisinya, Aliansi Sumut Watch mengatakan, bahwa : “Adalah celaka besar bagi management, mempertahankan pelaku pungli pada jabatan strategis, sebab ia akan menggunakan jabatan untuk membunuh penentang syahwat kejahatannya”. (rel/vay)
Discussion about this post