2 Menteri Kunjungi Taput, Warga Demo Tuntut Pengembalian Tanah Ulayat

Warga Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) yang mengaku keturunan Ompung Datu Dolok dan Ompung Buntu Oppusunggu menuntut pengembalian tanah ulayat yang selama ini dikuasai pihak Dinas Kehutanan.

Tuntutan melalui aksi damai itu disampaikan bersamaan dengan kunjungan kerja (kunker) dua menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabupaten Taput, Kamis (27/6), yakni Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Kuasa hukum pengunjukrasa Daniel Oppusunggu SH mengatakan  lahan seluas 71 hektare milik Ompung Datu Dolok dan Ompung Buntu Oppusunggu diserahkan tahun 1962 sebagai hutan cadangan (direboisasi) kepada Jawatan Kehutanan. Namun hingga saat ini lahan tersebut belum dikembalikan kepada masyarakat.

Padahal, sambungnya, lahan yang terletak di Desa Aek Sidua Dua atau Aek Godang dan Desa Huta Ginjang, Kecamatan Muara, Kabupaten Taput tersebut merupakan tanah ulayat milik keluarga besar Ompung Datu Dolok dan Ompung Buntu Oppusunggu.

“Karena sekarang sudah tidak lagi menjadi kawasan hutan, maka keturunan dari kedua ompu tersebut ingin tanahnya kembali,” katanya.

Ditambahkannya, selain menyuarakan pengembalian tanah leluhur, aksi ini sekaligus melarang lahan mereka dijadikan lokasi penanaman tanaman Macadomia.

” Ada informasi yang kita terima, akan ada penanaman Macadonia di lahan nenek moyang kita,” sebut Daniel.

Menurut Daniel, sejak tahun 1993 keturunan Ompung Datu Dolok dan Ompung Buntu Oppusunggu sudah berjuang untuk pengembalian tanah ulayat tersebut. Hanya saja hingga kini belum ada jawaban pasti dari pihak Pemkab Taput, Dinas Kehutanan, dan Kementerian Kehutanan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, terkait aksi tersebut menyebutkan, klaim-klaim kepemilikan lahan seperti seperti itu hampir ada di seluruh wilayah Indonesia. Sejauh ini, sambungnya, sudah ada Peraturan Presiden, tentang namanya Penyelesaian Permasalahan atau Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), dengan koordinator Menko Perekonomian atau penanggung jawab Darmin Nasution, yang juga Menko Perekonomian.

Saat ini, katanya lagi, ada 140 ribuan hektare lahan yang diklaim milik masyarakat yang sudah terverifikasi.

“Pengaduan akan dilaporkan ke Menko Perekonomian. Tim-tim antar kementerian akan coba menyelesaikan,” tukas Siti Nurbaya.

Kunjungan kedua menteri tersebut tepatnya ke Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Asahan Barumun, di Desa Hutaginjang, Kecamatan Siborongborong, Taput. Kunjungan tersebut guna mencanangkan Pengembangan Tanaman Macadomia untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Selain dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edy Ramayadi, kegiatan tersebut juga dihadiri para bupati se-kawasan Danau Toba. (Maju Simanungkalit)