Bupati Tapanuli Utara memimpin Rapat Koordinasi bersama para Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Tapanuli Utara yang diikuti Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat, SE dan Sekda Indra Sahat Simaremare , bertempat dari ruang kerjanya di Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung (Rabu, 06/05/2020).
Rakor yang juga dikuti beberapa pimpinan OPD dan moderator rapat oleh Kabag Tapem Josua Situmeang ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting.
Kepada para Camat, Lurah dan Kepala Desa Bupati memberikan arahan terkait bagaimana teknis pelaksanaan percepatan penanganan covid di Kecamatan dan desa, pembuatan Pos karantina wilayah, pendataan calon penerima bantuan serta percepatan penyelesaian APBDes dan Perkades.
“Tanggap Darurat kita perpanjang hingga 30 Mei 2020 dan tidak ada yang bisa memprediksi kapan wabah ini berakhir, kita harus tetap melakukan segala antisipasi. Lakukan sosialisasi di desa dan pekan-pekan atas semua himbauan dan larangan yang kita keluarkan seperti physical distansing, termasuk jangan ada lagi melaksanakan ibadah di Rumah Ibadah. Camat, kades/lurah himbau masyarakat untuk tidak mudik dari perantauan,” ucap Bupati mengawali.
“Monitor posko desa agar tetap berjalan dengan baik, tertibkan posko desa/kelurahan tetap satu jalur aja agar tidak tumpang tindih, posko bukan tempat nyanyi-nyanyi dan minum tuak, perhatikan apa yg dibutuhkan posko desa. Dirikan Pos karantina perwilayah yang peruntukkannya apabila ada masyarakat yang terpaksa pulang, jelaskan kepada warga bahwa karantina ini bukan untuk isolasi pasien yang terpapar covid dan berikan perlakuan yang manusiawi agar warga yang karantina merasa nyaman,” tambah Bupati.
Melalui rakor tersebut, Bupati menetapkan bahwa biaya dapur umum karantina Kecamatan dan Kelurahan tanggung jawab Gugus Tugas dan dapur umum desa menggunakan dana desa.
Ditekankan juga mempercepat pelaksanaan pendataan masyarakat calon penerima bantuan termasuk bantuan bagi masyarakat bukan KTP Tapanuli Utara.
“Silahkan mencantumkan nama calon penerima bantuan apabila ada usulan warga yang layak menerima bantuan terutama yang terdampak, selanjutnya lakukan musyawarah desa untuk memverifikasi ulang data tersebut. Lakukan koordinasi dengan tepat, semua harus bekerja dengan inisiatif dan kreatif dengan tetap mengacu pada ketentuan.”
“Saya tegaskan agar segera selesaikan APBDes agar dapat secepatnya menyalurkan bantuan yang bersumber dari Dana Desa,” tegas Bupati.
Selanjutnya, dalam arahan Wakil Bupati menyoroti laporan pertanggungjawaban desa agar semakin baik.
“Tahun anggaran ini Desa harus memperbaiki laporan keuangannya agar tidak terjadi kesalahan. Penyediaan sembako melalui warung perlu pertimbangan yang baik. Lurah dan Kepala Desa wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat data penerima segala bentuk bantuan dari Pemerintah,” ucap Wabup Sarlandy Hutabarat, SE.
Sekretaris Daerah juga menekankan pentingnya sosialisasi pos karantina per wilyah karena ini diperuntukkan bagi saudara dan keluarga kita juga.
Usai arahan Bupati dan para pimpinan, dilanjutkan laporan dari seluruh 15 Camat terkait pekaksanaan penanganan covid, karantina wilayah, pendataan penerima bantuan dan APBDes di masing-masing kecamatan.
“Menunggu data dari Kemensos, para camat bersama Kades dan Lurah tetap melakukan pendataan. Warung penyedia bantuan sembako harus mudah di jangkau warga. Hasil dari kesimpulan rapat ini harus dilaksanakan dengan baik,” lanjut Bupati.
“Saya minta pada para Kepala Desa, lakukan kebijakan di daerah masing-masing, kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jangan sungkan untuk memberi untuk warga kita, tunjukkan kebesaran hati anda,” ucap Bupati diakhir arahannya.( Friska P)
Discussion about this post