Aksi unjuk rasa Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) AGN Sumatera Utara di Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol No. 5, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kamis (10/9/2026), berlangsung aman dan kondusif.
Sekitar 50 massa yang dikoordinatori Acil dan Reza Nasution itu menyampaikan sejumlah aspirasi terkait perlindungan, kepastian kerja, kesejahteraan serta pemenuhan hak-hak buruh.
Aksi mendapat pelayanan dan pengamanan langsung dari Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., bersama jajaran. Personel kepolisian mengedepankan pendekatan humanis dan dialogis selama massa menyampaikan aspirasi.
Massa menyuarakan tuntutan agar pemerintah mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro buruh, menjamin kepastian kerja, menghentikan eksploitasi sistem outsourcing dan PKWT, serta mencegah penyalahgunaan pemagangan.
Mereka juga meminta jaminan upah yang layak dan bermartabat, perlindungan pekerja yang terdampak transisi iklim, jaminan hak pesangon dan pencegahan PHK sepihak.
Selain itu, KSPSI AGN Sumut mendorong penguatan serikat pekerja, jaminan kebebasan berserikat dan hak mogok kerja, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak buruh.
Perlindungan terhadap buruh perempuan, penyandang disabilitas dan pekerja rentan lainnya turut menjadi bagian dari tuntutan, termasuk pelaksanaan program upskilling dan reskilling bagi buruh Indonesia.
Penyampaian aspirasi kemudian berlangsung dalam suasana dialog. Massa diterima anggota Komisi B DPRD Sumut, Dr. Drs. H. Aripay Tambunan, M.M., dari Fraksi Gerindra dan Dr. H. Hariyanto, Lc., M.A., dari Fraksi PKS.
Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, S.H., M.Kn., dari Fraksi Golkar juga menerima langsung massa aksi dengan didampingi Kapolrestabes Medan.
Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan penandatanganan fakta integritas yang dilanjutkan dengan Aksi Buruh di DPRD Sumut Berlangsung Kondusif, Massa Apresiasi Pelayanan Humanis Polisi



