Selama sewindu terakhir korupsi kesehatan telah menduduki lima besar kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Hal ini ditenggarai karena besarnya anggaran yang telah digelontorkan oleh Pemerintah untuk menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Koordinator Eksekutif Sentra Advokasi Untuk Hak dan Pendidikan Rakyat ( SAHdaR) Indonesia, Ibrahim, dalam paparannya pada diskusi publik “Mencegah Korupsi Kesehatan di Era JKN” menyebutkan bahwa periode 2011 sampai 2018 terjadi peningkatan kasus korupsi ketika dilaksanakannya program JKN di Sumatera Utara. terutama dalam aspek kuratif dan rehabilitatif. Bahkan, saat ini muncul pola perluasan korupsi ke anggaran promotif dan preventif.
Berdasarkan hasil pemantauan kasus korupsi yang disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, ada 35 kasus korupsi kesehatan yang telah menjerat 82 orang selama delapan tahun terakhir, dimana total kerugian negara mencapai angka 122 miliar rupiah. Angka ini apabila dibandingkan dengan hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) di sektor kesehatan tahun 2017 menjadikan Sumatera Utara sebagai provinsi paling terbanyak kasus korupsi kesehatan se-Indonesia.
Apabila ditelisik lebih jauh, permasalahan korupsi kesehatan didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dengan komposisi yakni 61 orang ASN dan 21 orang pihak swasta yang bekerja sama dengan abdi negara. Lebih lanjut, pelaku korupsi ASN ini diidentifikasi dilakukan oleh 41 persen panitia pengadaan, 30 persen Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan 21 persen merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Dimana seluruhnya adalah ASN biasa atau Eselon IV, sehingga dapat dikatakan penegakan hukum dalam korupsi kesehatan menyasar pada middle to low pelaksana tugas ataupun penerima mandat kegiatan dari Pengguna Anggaran atau Kepala Daerah.
Berdasarkan data hasil pemantauan, pelaku korupsi kesehatan di Sumatera Utara banyak terjerat sewaktu menjalankan tugas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerinah. Oleh karenanya objek korupsi terbanyak sektor kesehatan berada pada spektrum PBJ, khususnya pada PBJ alat kesehatan, obat dan infrastruktur yang mencapai angka 29 kasus dari 35 sepanjang 2011 sampai 2018.
Lebih lanjut, modus yang digunakan oleh pelaku korupsi masih modus yang konvensional, seperti modus penyalahgunaan wewenang sebanyak 13 kasus dan mark up sebanyak 11 kasus.
Sehingga tidak ada modus baru yang dipakai dalam kejahatan korupsi anggaran kesehatan di Sumatera Utara. Modus – modus ini jamak ditemukan dalam kasus korupsi kesehatan di institusi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.
Apabila data kasus ini dibedah dari daerah terjadinya korupsi, lokasi terbanyak adalah Simalungun dengan total empat kasus, Asahan tiga kasus, Medan tiga kasus dan Tapanuli Utara tiga kasus. Selebihnya terbagi sebanyak satu atau dua kasus korupsi di Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.
Sementara itu berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Wana Alamsyah selaku Staf Divisi Investigasi ICW dalam diskusi tersebut, terjadi perluasan korupsi kesehatan dalam aspek promotif dan preventif. Puskesmas sebagai bagian dalam mendorong upaya promotif dan preventif di masyarakat telah terkontaminasi tindakan korupsi untuk kepentingan kampanye politik. Salah satu kasusnya yakni suap yang menjerat Bupati Jombang, Nyono Suharli untuk kepentingan membiayai kontestasi politik.
Oleh karena masifnya korupsi kesehatan, tidak heran Indeks Kesehatan di Indonesia berada dalam posisi yang buruk dengan menempati urutan 101 dari 147 negara berdasarkan laporan Legatum Prosperty Index tahun 2017. Ada tiga variabel yang disorot yakni kesehatan fisik dan mental, infrastruktur kesehatan, dan upaya pencegahan.
Terakhir, OK Henry selaku Inspektur, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pun menanggapi pemaparan yang disampaikan oleh Ibrahim. Ia mendorong agar seluruh stakeholder dapat memperkuat fungsi pencegahan pada aspek korupsi sektor kesehatan sehingga Provinsi Sumatera Utara tidak selalu menjadi wilayah tertinggi yang terpapar kasus.
Mengingat pola korupsi yang terjadi selalu berkelindan akibat besarnya anggaran, maka perlu adanya upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada seluruh stakeholder kesehatan. Hal ini penting untuk dilakukan guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia agar tercapainya tujuan program JKN.(red)
Discussion about this post