Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Simalungun kembali mendapat sorotan. Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Dalam aksi tersebut, GPAK mendesak lembaga antirasuah segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Simalungun, termasuk memanggil dan memeriksa Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga.
Aksi dipimpin Koordinator Aksi Ahmad Renaldi, sementara Ronald Panjaitan bertindak sebagai penanggung jawab. Massa membawa sejumlah spanduk dan poster serta menyampaikan tuntutan agar KPK tidak mengabaikan dugaan penyimpangan yang dinilai telah menjadi perhatian publik.
Dalam orasinya, Ronald Panjaitan menyebut Benny Gusman Sinaga perlu dimintai keterangan karena disebut memiliki posisi strategis sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Simalungun.
GPAK menilai jabatan tersebut justru membuat pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program menjadi penting apabila terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan.
“Kami mendesak KPK bertindak secara profesional, independen, dan transparan. Tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan hukum. Jika memang terdapat dugaan tindak pidana korupsi, maka seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk Benny Gusman Sinaga, harus diperiksa tanpa pandang bulu,” tegas Ronald di hadapan massa aksi.
Desak KPK Tak Tebang Pilih
GPAK menegaskan aksi tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial. Mereka mengklaim hadir untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.
Menurut Ronald, program MBG memiliki tujuan strategis karena menyangkut pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaannya harus terbebas dari praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.
GPAK juga menyatakan akan menyampaikan dugaan tersebut secara resmi kepada KPK dengan membawa sejumlah data dan informasi yang mereka anggap relevan untuk menjadi bahan pendalaman aparat penegak hukum.
Mereka meminta KPK melakukan verifikasi dan pemeriksaan secara objektif berdasarkan bukti serta mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami berharap KPK memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini dan menindaklanjutinya secara cepat, objektif serta bebas dari intervensi,” ujar Ronald.
Menurut GPAK, penanganan yang transparan diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap agenda pemberantasan korupsi.
Siap Kawal hingga Ada Kepastian
GPAK memastikan tidak akan berhenti setelah menyampaikan aspirasi di depan Gedung KPK. Mereka menyatakan akan terus memantau perkembangan dugaan perkara tersebut dan menunggu langkah konkret dari lembaga antirasuah.
Bahkan, GPAK mengancam akan kembali menggelar aksi apabila dalam waktu mendatang belum melihat adanya perkembangan yang dianggap signifikan.
“Kami akan terus mengawal proses ini sampai ada kepastian hukum. Harapan kami sederhana, yakni agar dugaan korupsi ini ditangani secara serius sehingga masyarakat memperoleh kepastian bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa memandang jabatan ataupun kedudukan seseorang,” pungkas Ronald.
