Pertemuan Rakernis Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kabupaten Simalungun, yang diselenggarakan Pannwaslih Kecamatan dan dihadiri Komisoner Panwaslih Kabupaten Simalungun (sekarang berubah nama Bawaslu Simalungun) saat Pilgubsu lalu, menyisakan tanda tanya.
Saat awak media menyambangi kegiatan Rakernis Bimtek PTPS di Aula Gedung Sekolah SMA Teladan di Simpang Tangsi, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, (12/6/2018) empat bulan lalu, tampak peserta PTPS tiga Kecamatan yang hadir berjumlah 200 orang dalam satu gedung.
Acara rakernis yang selayaknya di laksanakan pada masing masing kecamatan, demi meraup untung besar melalui anggaran Rakernis PTPS, beberapa Panwaslih Kecamatan nekad melaksanakan kegiatan dalam satu gedung yang di hadiri ratusan PTPS tiga Kecamatan.
Bukan hanya pertemuan rakernis, Panwaslih Kecamatan juga terindikasi melakukan pemotongan uang makan, transportasi saat acara berlangsung.
Jumlah pemotongan uang PTPS yang disunat pun bervariasi, seperti kecamatan Tanah Jawa, pemotongan uang sebesar Rp 70.000, Kecamatan Jawa Maraja Rp 80.000, Kecamatan Hatonduhan Rp 50.000.
Informasi yang diterima awak media, dana yang di salurkan negara untuk PTPS dalam pelaksanaan rakernis berupa uang transport dan makan. Setiap peserta, anggaran digelontorkan negara, senilai Rp 150.000 per orang. Jika terjadi pemotongan, maka total kerugian negara mencapai angka ratusan rupiah.
“Sudah tiga kali kami menghadiri pertemuan seperti ini. Setiap pulang, kami diberikan uang tunai Rp 70.000. mengenai uang topi, gak ada bayar. Hanya saja, jumlah uang yang saya dapat lumayan juga, hanya duduk dibayar. Pertemuan itu tiga kali dalam sebulan. Kalau ditotal, uang yang saya terima berkisar Rp 200.000,” Ucap Pik (40) PTPS Tanah Jawa.
Hal serupa juga dibenarkan Mar (36) PTPS Tanah Jawa, bahwa selama pertemuan, dirinya menerima uang tunai dari Panwaslih Kecamatan senilai Rp 200 Ribu untuk tiga pertemuan. Setiap pertemuan, seluruh PTPS 3 Kecamatan selalu hadir, seperti kecamatan Jawa Maraja, Tanah Jawa dan Hatonduhan.
“Kalau ditotal uang yang saya terima selama tiga kali pertemuan PTPS Rp 200.000 lebih kurangnya. Usai pertemuan, ku terima uang tunai Rp 70.000. uang itu sebagai pengganti uang tranaport bang. Saat acara, ratusan PTPS yang hadir ada tiga kecamatan yakni, Kecamatan Jawa Maraja, Tanah Jawa dan Hatonduhan,” Bebernya.
Saat acara Rakernis tiga kecamatan berlangsung, turut hadir aggota Komisioner Panwaslih Kabupaten Simalungun, Michael Siahaan sebagai Narasumber yang memimpin acara tersebut. Kegiatan rakernis tiga Kecamatan itu direkam awak media dalam video dan rekaman suara beberapa orang peserta PTPS.
Setelah di telusuri awak media, seharusnya, acara rakernis dilaksanakan per Kecamatan. Masalah yang akan timbul, selain biaya pemotongan, diduga Panwaslih Kecamatan akan membuat Laporan Pertanggungjawaban Fiktif. Ungakapan itu di jelaskan seorang Staf Panwascam.
“Dalam pertemuan PTPS empat bulan lalu sewaktu Pilgubsu, Panwaslih Kecamatan akan merasakan efeknya. Kenapa mereka mau melaksanakan Rakernis PTPS Kecamatan digabung satu tempat apalagi sampai melakukan pemotongan. Rakernis ini akan menjadi temuan fiktif dalam LPJ nantinya,”Ungkapnya.
Sementara Choir Nasution, Komisioner Panwaslih yang membidangi SDM saat itu, ketika dikonfirmasi atas hal tersebut menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah membuat kebijakan seperti itu.
“Jika ada hal seperti itu silahkan melaporkan ke Bawaslu Simalungun secara resmi dan tertulis serta melampirkan bukti agar kami bisa melakukan proses pemanggilan kepada kesekretariatan. Karena yang mengurusi soal dana itu kesekretariatan,”ujarnya.
Ia juga menyampaikan terkait dana dan anggaran yang mengetahuinya adalah kesekretariatan, pimpinan hanya menjalankan, melihat dan memantau. Pihaknya tidak mengurusi soal anggaran.
“Kalau untuk masalah urusan dana ,kita tidak tahu dana anggaran berapa, yang penting dibayar sama kita sesuai sppd, sesuai dengan nara sumber. Kalau pemotongan-pemotongan itu kesekretariatan yang tahu,” ujarnya.
Choir juga mengatakan kalau ia pernah datang menghadiri acara Rakernis di Tanah Jawa dan Hatonduhan. Namun ia mengaku kalau yang pernah dihadirinya rakernis untuk satu kecamatan bukan tiga kecamatan. (Turnip/Vay)
Discussion about this post