Wacana perombakan Kabinet Merah Putih (KMP) kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal akan melakukan reshuffle keempat. Kekosongan kursi Menteri BUMN pasca pengunduran diri Erick Thohir menjadi pemicu spekulasi perombakan, yang diperkirakan juga menyasar kementerian lain, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dinilai gagal mengantisipasi gejolak sosial terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di 125 daerah per 15 Agustus 2025. Kenaikan pajak tersebut memicu aksi penolakan besar-besaran, berawal dari Pati, Jawa Tengah, dan meluas ke berbagai daerah dengan melibatkan buruh dan mahasiswa.
Ketidakoptimalan koordinasi antara Kemendagri, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dituding menjadi penyebab kericuhan yang berujung pada pembakaran dan perusakan fasilitas umum serta gedung pemerintahan. Bahkan, pemerintah sempat mempertimbangkan penetapan status darurat sipil atau militer akibat situasi yang memanas, sebelum akhirnya Presiden Prabowo menolak opsi tersebut.
Melihat kondisi itu, sejumlah pihak menilai rotasi Mendagri mendesak dilakukan. “Proses rotasi ini alamiah, seperti ketika Tito Karnavian menggantikan Mendagri sipil Tjahjo Kumolo. Kini rotasinya wajar bila dari purnawirawan Polri ke purnawirawan TNI,” kata Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan saat memberikan keterangannya, Selasa (23/9/2025).
Menurut Sutrisno, sosok purnawirawan TNI yang berpengalaman sebagai kepala daerah menjadi pilihan ideal. Ada tiga nama yang dinilai memenuhi kriteria:
Sutiyoso (80), Gubernur DKI Jakarta 1997–2007
Bibit Waluyo (76), Gubernur Jawa Tengah 2008–2013
Edy Rahmayadi (64), Gubernur Sumatera Utara 2018–2023
Dari ketiganya, Edy Rahmayadi dianggap paling relevan dengan pemerintahan saat ini. Edy yang juga mantan Pangdam I/Bukit Barisan dan mantan Pangkostrad, memiliki pengalaman mengelola wilayah besar dan beragam dinamika sosial, termasuk saat memimpin Sumatera Utara di masa pandemi COVID-19.
“Edy Rahmayadi memiliki seluruh syarat sebagai pembantu Presiden Prabowo. Pengalaman teritorialnya serta kedekatannya dengan Presiden, sama-sama mantan Pangkostrad, membuatnya tepat menggantikan Tito Karnavian,” ujar Sutrisno.
Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo yang hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait jadwal atau nama calon dalam reshuffle kabinet keempat tersebut.
