Pemko Siantar Terima Penghargaan dari KPK atas Capaian MCP Tahun 2020

Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar di bawah kepemimpinan Wali Kota Dr Hefriansyah SE MM dan Wakil Walikota Togar Sitorus SE MM menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Penghargaan diberikan kepada Pemko Pematangsiantar sebagai daerah yang memeroleh capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2020.

Penghargaan disampaikan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) I KPK RI Didik Agung Widjanarko kepada Walikota Pematangsiantar Dr H Hefriansyah SE MM pada rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dalam Pelayanan Publik di Sumatera Utara, di Aula Tengku Rizal Nurdin (Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara), Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat (19/2/2021) siang.

Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) I KPK RI Didik Agung Widjanarko mengapresiasi Pemko Pematangsiantar menduduki urutan ke-1 dengan perolehan nilai 96,25 poin untuk kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sedangkan untuk MCP mendapat nilai 92,14 poin dari KPK.

Masih kata Didik, untuk mencapai layanan publik yang prima, pelayan publik harus sadar selalu diawasi. Dengan begitu, pejabat pelayan publik tidak mendekati hal-hal yang berbau korupsi.

Advertisements

Sementara itu, Gubsu Edy Rahmayadi dalam sambutannya menekankan pentingnya pelayanan publik yang prima bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelayanan publik yang prima, katanya, merupakan bentuk hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat.

“Kita akan terus dorong OPD untuk memberikan layanan publik yang baik, tidak mempersulit masyarakat, tidak ada tindakan yang di luar administrasi, terutama korupsi. Begitu juga untuk kabupaten/kota, tingkatkan terus pelayanan publik di daerah masing-masinng karena itu adalah hak masyarakat,” tegas Edy.

“Kita akan kejar dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita akan tingkatkan layanan, baik administrasi, barang, dan jasa. Dengan adanya Ombudsman dan KPK, saya yakin ini bisa tercapai,” pungkasnya.

Turut hadir pada acara ini Kasatgas Korsup KPK RI Wilayah I Maruli Tua Manurung, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa, Sekdaprov Sumut R Sabrina, Walikota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, dan Bupati Langkat Syah Affandin, serta OPD terkait. Sedangkan kepala daerah lainnya hadir secara virtual. (*)