High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pematangsiantar diharapkan menjadi momentum untuk mengantisipasi gejolak harga. Harapan tersebut disampaikan Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Kusdianto SH, dalam sambutannya di acara High Level Meeting TPID, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI), Rabu (2/12/2020), mulai pukul 09.00 WIB.
Di acara dengan thema Mengoptimalkan Peluang Digitalisasi dan Kerja Sama antar Daerah di Tengah Pandemi itu, Kusdianto mengatakan, tugas TPID di antaranya memantau perkembangan harga komoditas, terutama harga pangan, melakukan koordinasi dan pengecekan harga barang di pasar, dengan maksud agar pengendalian harga dapat dipantau terus-menerus.
Selanjutnya, memantau ketersedian pasokan barang dan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat dan berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk mengatasi keterlambatan atau kekurangan stok kebutuhan pokok, memantau penyimpangan atau penimbunan, serta meminalisir gangguan distribusi pasokan bahan kebutuhan pokok yang didukung kesiapan moda angkutan.
Kemudian, meningkatkan pengawasan barang beredar agar masyarakat terhindar dari barang kadaluwarsa, barang selundupan, serta barang impor yang tidak aman dikonsumsi atau digunakan.
“Melaksanakan operasi pasar murah khusus beras dengan menggunakan cadangan pangan pemerintah serta meningkatkan kerja sama dengan para pedagangan antar daerah terutama untuk komoditas-komoditas inflasi di Kota Pematangsiantar,” terangnya.
Kusdianto mengharapkan High Level Meeting menjadi momentum untuk mengantisipasi gejolak harga dan ketersedian pasokan pangan dan kelancaran distribusi serta mendorong peningkatan kapasitas perekonomian kita.
Sementara itu, Kepala KPw BI Pematangsiantar Edhy Rahmanto Hidayat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah hadir di acara High Level Meeting TPID Kota Pematangsiantar. Dikatakannya, tujuan
acara tersebut untuk membahas inflasi di Kota Pematangsiantar.
Turut hadir Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemko Pematangsiantar Mardiana SH, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, dan Pertamina. (*)
Discussion about this post