Berita Siantar News Corner
No Result
View All Result
  • NEWS
    • Nasional
    • Peristiwa
    • Regional
      • Siantar
      • Simalungun
      • Sumut
  • RAGAM
    • BISNIS
    • HUKUM
    • KABAR MILITER
    • LIFESTYLE
    • POLITIK
  • SEREMONI
  • sosial
  • Suara Rakyat
  • Tokoh
  • VIRAL
  • NEWS
    • Nasional
    • Peristiwa
    • Regional
      • Siantar
      • Simalungun
      • Sumut
  • RAGAM
    • BISNIS
    • HUKUM
    • KABAR MILITER
    • LIFESTYLE
    • POLITIK
  • SEREMONI
  • sosial
  • Suara Rakyat
  • Tokoh
  • VIRAL
No Result
View All Result
Berita Siantar News Corner
  • SMSI
  • google news
  • danautoba.co.id
  • BERITA SIANTAR
  • SIMALUNGUN
  • SUMUT
  • NASIONAL
  • BERITA PERISTIWA
Beranda RAGAM HUKUM
Praktisi Hukum Medan Utara Minta Kapolda Sumut Tangkap Aktor Utama Penyerang Kapolres Pelabuhan Belawan

Praktisi Hukum Medan Utara Minta Kapolda Sumut Tangkap Aktor Utama Penyerang Kapolres Pelabuhan Belawan

Editor: NEWSCORNER.ID
5 Mei 2025 | 15:06 WIB
in HUKUM, NEWS
0
Iklan
12
SHARES
15
VIEWS

Adanya peristiwa penyerangan tehadap Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Oloan Siahaan, menjadi perhatian bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan dan meminta Kapolda Sumut untuk menangkap aktor utama pelaku Penyerangan Kapolres Pelabuhan Belawan saat sedang bertugas pada Minggu (4/5/2025) dinihari.

Hal itu dikatakan Pengamat Hukum dan Tokoh Masyarakat Medan Utara, Helmax Alex Tampubolon ketika memberikan keterangannya, Senin (5/5/2025).

Alex menjelaskan bahwasannya 20 penyerang Kapolres Belawan sudah ditangkap dan dikutip dari sumber akurat 14 orang diantaranya positif pemakai narkoba.

“Saya menyimpulkan bahwasannya kuat dugaan ada aktor utamanya yang menyuruh ke 20 para pelaku untuk menyerang Kapolres saat keluar dari jalan tol belmera dan sudah direncanakan dengan terstruktur dan masif,”ucapnya.

Ia mengatakan, akibat penyerangan tersebut, 2 pelaku Penyerangan terpaksa ditembak sebab mereka berusaha untuk mengayunkan klewang kearah Kapolres padahal sudah diberikan tembakan peringatan beruntung berhasil dihindari dan mengenai bagian mobil dinasnya saat sedang bertugas.

“Para pelaku terindikasi menggunakan narkoba, sudah seharusnya Kepolisian Polda Sumut cari siapa dalang ataupun aktor yg menyuruh para pelaku untuk menyerang kapolres belawan,”tegas Alex.

Lanjut Alex, Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil,apalagi sudah diberikan peringatan.

“Mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara,” ucap Alex.

Alex menyatakan, menembak mati pelaku tindak pidana dapat dibenarkan apabila dilakukan dalam rangka menjalankan tugas seperti penangkapan dan dilakukan dalam keadaan terpaksa atau pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa harus sesuai dengan Pasal 49 KUHP, di mana pembelaan terpaksa tersebut dilakukan untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

“Secara spesifik, merujuk ketentuan Pasal 47 Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009, disebutkan bahwa penggunaan senjata api hanya boleh dilakukan untuk melindungi nyawa manusia. Di dalam Peraturan Kapolri tersebut, turut diatur syarat-syarat lebih lanjut bahwa senjata api hanya boleh dipergunakan dalam keadaan saat membela diri dari ancaman luka berat atau kematian dan mencegah terjadinya kejahatan berat,”ujarnya

“Sebelum menggunakan senjata api, polisi perlu memberi peringatan dengan ucapan yang jelas kepada sasaran untuk berhenti dan menunggu agar peringatan diindahkan. Namun, dalam beberapa kondisi, peringatan tidak perlu diberikan ketika kejadian yang berlangsung berada dalam jarak dekat sehingga tidak bisa lagi untuk menghindar.

Kepolisian juga memiliki kewenangan diskresi, yaitu keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan atau adanya stagnasi pemerintah.

“Kewenangan diskresi ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UU No.2 Tahun 2022. Adapun persyaratan melakukan tindakan lain yang dinyatakan dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut.
1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan
5. Menghormati hak asasi manusia ,” tutupnya.

Berita Terbaru

NEWS

Joint Operation Polrestabes Medan dan Bea Cukai di Laut Sergap Kapal Pengangkut 56 Kg Sabu Asal Malaysia

16 November 2026 | 15:52 WIB
MEDAN CORNER

Geng Motor Maya dan Pasdu Terlibat Tawuran, 9 Orang Ditangkap  Polrestabes Medan

16 November 2026 | 13:03 WIB
Siantar

Sat Narkoba Polres Pematangsiantar Amankan Dua Pria Terkait Dugaan Kepemilikan Narkoba  

16 November 2026 | 09:22 WIB
MEDAN CORNER

Dari Mimbar Minggu Kasih, Kapolrestabes Medan Ajak Naposo Bulung Jauhi Narkoba

15 November 2026 | 21:34 WIB
MEDAN CORNER

Curah Hujan Diprediksi Meningkat, Polrestabes Medan Bergerak Cegah Banjir di Sungai Denai

15 November 2026 | 20:50 WIB
MEDAN CORNER

Sentuh Hati Generasi Muda, Polrestabes Medan Hadirkan Siraman Rohani Saat KRYD

15 November 2026 | 20:39 WIB
NEWS

Siapkan Generasi Muda Berprestasi, Pengcab Tako Siantar Gelar Seleksi dan Perangkingan Atlet

15 November 2026 | 19:04 WIB
NEWS

Timbul Jaya Sibarani Kembali Pimpin Golkar Simalungun, Langsung Pacu Konsolidasi, Bidik Penambahan Kursi di Pemilu 2029

15 November 2026 | 10:40 WIB
NEWS

Pelindo Regional 1 Belawan Ajak Siswa SMP Swasta Pertiwi Mengenal Dunia Kepelabuhanan

13 November 2026 | 18:51 WIB
NEWS

Proyek Rekonstruksi Outlet Gorong-Gorong/ Drainase Diawali Ibadah

13 November 2026 | 11:20 WIB
MEDAN CORNER

16 Kali Transfer Rp4,9 Miliar, GS Pentolan Jermal Jadi Tersangka Dugaan Penipuan Tanah HGU

12 November 2026 | 18:05 WIB
NEWS

Armada Purba SH : Edmond Purba, SH., MH Layak Jadi Ketua Umum DPP PMS 2026 – 2031

12 November 2026 | 15:38 WIB
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Redaksi

© 2026 Newscorner.id

rotasi barak news berita hari ini sumatera utara sport

No Result
View All Result
  • NEWS
    • Nasional
    • Peristiwa
    • Regional
      • Siantar
      • Simalungun
      • Sumut
  • RAGAM
    • BISNIS
    • HUKUM
    • KABAR MILITER
    • LIFESTYLE
    • POLITIK
  • SEREMONI
  • sosial
  • Suara Rakyat
  • Tokoh
  • VIRAL

© 2026 Newscorner.id

rotasi barak news berita hari ini sumatera utara sport