Lima Ribuan massa yang tergabung dalam ” Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) melaksanakan aksi turun ke jalan di Jalan Pulau Pinang Lapangan Merdeka Kota Medan Sumatera Utara .
Kegiatan tersebut tersebut berlangsung dengan aman dan tertib. Kordinator aksi menyampaikan dukungannya terhadap Pemerintahan Jokowi-JK. Massa yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak serta anak muda adalah mayoritas yang penghasilannya dari melaut.
Saat ditemui Jumat (22/2) kordinator aksi menyampaikan selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK sektor pemerintahan dan kelautan menunjukkan perubahan yang signifikan.
Bisa dikatakan bahwa kementerian perikanan dan kelautan berhasil dalam pemberantasan perikanan ilegal yang selama ini merugikan Negara.
“Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan juga menunjukkan kemajuan yang berarti. Meskipun dalam proses pelaksanaan kebijakan sektor perikanan mengalami berbagai tantangan terutama dari para mafia perikanan yang sudah sejak lama menikmati manisnya perikanan dan kelautan.” katanya.
Tak sampai di situ, di sektor kelautan dan perikanan sejak lama kehadiran negara, sehingga laut menjadi sarang maling ikan dan berbagai aktivitas merugikan negara.
” Pemerintahan Jokowi -JK sudah bekerja keras, saat ini potensi ikan meningkat 12,7 digit. Sebagai perbandingan dari sejak kemerdekaan bangsa ini data potensi ikan berada pada posisi 1 digit. Pemerintahan saat ini juga telah hadir dalam membantu permodalan Nelayan dengan skema pemodalan Bank dan Non Bank yaitu melalui Kredit Usaha Rakyat dan Bank Mikro Nelayan (Produk Non KUR oleh Badan Layanan Umum Untuk Nelayan) selain itu juga telah di berikan jaminan keselamatan Nelayan dengan pemberian Asuransi Nelayan,” pungkasnya.
Lanjut kordinator aksi mengatakan, hal yang tak kalah pentingnya juga adalah terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/ Permen Kp/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls ) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia merupakan amanat pelaksanaan konstitusi khususnya Undang-undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perikanan.
Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Permen 71/ Permeb-KP/2016 tentang Jalur penangkapan ikan dan Penempatan Alat Penangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
“Adalah hal yang patut disyukuri bahwa program pemerintah dengan menjaga kekayaan sumber daya laut tersebut adalah untuk Masa Depan Bangsa. Oleh karena itu segala kebijakan terhadap menjadi penting di dukung agar kekayaan laut dan mendukung kebijakan pembangunan pesisir dan laut yang berkelanjutan.
Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) membuat karnaval Pesisir yang juga sebagai sarana memberikan informasi atas kekayaan sumber daya laut kepada publik,” papar kordinator aksi.
Atas Dasar tersebut, Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) menyatakan sikap Dukungan:
Penyampaian Aspirasi :
– Mendukung pemerintah di sektor perikanan & kelautan.
– Mendukung Nawacita di sektor perikanan & kelautan.
– Mendukung Bapak Jokowi & Ma’ruf Amin untuk menjadi Capres & Cawapres periode 2019 – 2024.
(Leodepari/Red)
Discussion about this post