Razia yang dilakukan oleh satuan polisi Pamong Praja sabtu(23/2/2019) disebuah Cafe di Desa Pancur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumut disebut tidak melalui prosedur yang semestinya.
Razia yang dilaksanakan sekitar pukul 22.00 WIB dengan n mengamankan 5 orang pelayan wanita ini menurut Khairul Panggabean pengusaha cafe seakan dipaksakan.
Sebab dalam pelaksanaan razia satpol PP tidak ada pemberitahuan dan tidak disertai surat perintah razia yang diterima pengusaha cafe.
Tidak didampingi instansi terkait semisal Dinas sosial, seperti razia razia sebelumnya.
Akibatnya sempat terjadi kegaduhan antara kelima wanita yang diamankan dengan anggota Satpol PP.
“Karena kelimanya punya KTP dan merasa bukan PSK, dan
hanya bertugas melayani minuman pelanggan atau waitres, bukan ditemukan didalam kamar,” ujar Khairul Panggabean.
Ketika alasan razia dipertanyakan di kantor satpol PP malamnya, kepala Kantor Satpol PP, Rudi Sitorus tak mampu memberi penjelasan dan berlalu begitu saja.
Selanjutnya Minggu(24/2/2019) Khairul mendapat keterangan ke lima waitres tersebut sudah dikirim ke Panti Rehabilitasi di Kabanjahe. Sedang alat komunikasi kelimanya sudah tidak aktif lagi.
“Minggu pagi saya datang kekantor Satpol PP, namun mereka bilang kelimanya sudah dikirim kepanti rehabilitasi Kabanjahe” ucap Khairul
Sementara nasib kelimanya sampai saat ini belum diketahui. Anehnya lagi menurut Khairul ada 7 cafe yang ada di sekitar,namun yang dirazia hanya cafe miliknya sedang yang lainnya tidak dirazia.
Bahkan beberapa anggota Satpol PP yang minum dicafenya sebelum razia belum membayar bon minuman sebesar satu jutaan lebih.
Karena itu Khairul menyayangkan tindakan Satpol PP, seakan dipaksakan. Untuk memastikan nasib kelima waitresnya Khairul sebut akan membuat laporan ke Polres Tapanuli Utara.
Rudi Sitorus Kepala Kantor Satpol PP Taput, ketika dikonfirmasi via seluler belum memberi tanggapan atas hal tersebut.(Maju Simanungkalit)
Discussion about this post