PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah salah satu pekerjaan yang banyak diburu masyarakat. Sebab, PNS dinilai membuat hidup akan terjamin dengan gaji tetap tiap bulannya. Selain itu juga masa kerja yang lama, serta adanya uang pensiun yang akan diterima di kemudian hari, setelah habis masa kerja.
Namun, nampaknya impian untuk menjadi PNS saat ini harus dipikirkan kembali. Sebab, kedepannya pemerintah akan mengurangi jumlah PNS, dan akan menggantikannya dengan robot. Dilansir dari finance.detik.com (28/11/2021).
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum Dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama menyampaikan bahwa PNS akan diganti dengan teknologi digital, yaitu robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. PNS pun akan dikurangi secara bertahap.
Masih dikutip dari finance.detik.com (28/11/2021), fakta pengurangan jumlah PNS pun ternyata sudah terjadi sejak tahun 2016 lalu. Dari data statistik, pada tahun 2015 jumlah PNS tercatat sebanyak 4.593.604 orang.
Tahun 2016 sebanyak 4.374.341 orang, dan menjadi 4.289.396 orang di tahun 2017. Lalu pada 2018 jumlah PNS kembali turun menjadi 4.185.503 orang.
Meskipun sempat naik tipis pada tahun 2019 menjadi 4.189.121 orang, nyatanya pada 2020 penurunan kembali terjadi, yaitu menjadi 4.168.118 orang. Sedangkan per Juni 2021 lalu, jumlah PNS aktif menjadi 4.081.824 orang.
Inilah bukti jika pemerintah tidak main-main dengan keinginannya untuk mengganti PNS dengan robot. Lantas, benarkah kebijakan tersebut digadang mampu memajukan negeri? Atau justru akan semakin menambah pengangguran?
Tren Digital ala Kapitalisme, Tidak Pedulikan Nasib Rakyat?
Teknologi digital memang sangat berkembang di negara-negara maju. Salah satunya adalah robot yang dibuat untuk menggantikan peran manusia. Begitupun di negara-negata berkembang seperti Indonesia, teknologi ini juga dilirik dan diharapkan bisa berperan lebih dari manusia.
Namun sayang, tren digital seperti robot ini hanya sebatas untuk meraih klaim-klaim modern dari pihak lain. Sehingga terkesan tak acuh dengan dampak buruk yang akan ditimbulkannya. Sebagaimana dengan rencana mengganti PNS dengan robot kelak, tentu akan memberikan dampak pada masyarakat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa per 31 Agustus 2021, jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,1 juta orang. Mengalami penurunan 3,3 persen dibandingkan pada 31 Desember 2020.
Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pengangguran terbesar terjadi pada kelompok anak muda yang berusia 20-29 tahun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ini adalah dari lulusan SMA dan Perguruan Tinggi (katadata.id, 31/8/2021).
Apalagi jika ditambah dengan kebijakan penggantian PNS oleh robot, meskipun tidak terjadi pada semua sektor, maka akan sangat mungkin semakin meningkatkan jumlah pengangguran di rentang usia muda tersebut.
Sebab, peluang dimana biasanya ada perekrutan jumlah PNS, untuk kedepannya tidak ada lagi. Tentu hal ini akan menyebabkan pengangguran bertambah.Bahkan, ini akan menimbulkan banyaknya tindakan kriminalisasi karna tuntutan ekomoni.
Maka” jika ingin merealisasikan rencana penggantian dengan robot, seharusnya sedini mungkin pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan menjamin kelayakan hidup masyarakat. Agar mereka tidak khawatir akan masa depannya dan justru mendukung kebijakan tersebut.
Sebab, tidak dipungkiri memang penggunaan robot pada hal-hal administratif akan membantu memudahkan manusia.
Namun dalam kapitalisme, kebijakan robot hanya sekedar mengikuti tren global dan menilai dari segi efektifitas serta efisien semata. Namun tidak diimbangi pemberian perhatian dan jaminan pekerjaan pada masyarakat. Sehingga masyarakat pun was-was memikirkan nasibnya.
Islam Manjamin Kehidupan Pekerja
Pemerintahan dalam sistem Islam akan menjalankan perannya sesuai syariat. Dimana kepentingan masyarakat dilandasi dengan kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan, dan profesionalitas orang yang mengurusinya.
Maka, negara dalam Islam juga akan menggunakan dan mengembangkan teknologi, tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi rakyat yang wajib menafkahi keluarganya.
Bagi warga negara Islam yang memenuhi kualifikasi baik laki-laki maupun perempuan, muslim atau non muslim, diperbolehkan mwnjadi pegawai di departemen, jawatan, dan unit yang ada.
Dalam Islam, tidak ada istilah ASN, PNS atau honorer, tetapi perekrutan pegawai sesuai dengan kebutuhan riil negara. Mereka akan menjadi pegawai tetap dengan sistem ijarah (kontak kerja) dengan upah yang layak dan sesuai dengan jenis pekerjaannya.
Maka tidak akan ada lagi masyarakat yang berburu menjadi ASN atau PNS, sebab pekerjaan apapun sudah terjamin kelayakannya. Itulah kewajiban pemimpin dalam Islam yang paham akan tanggungjawabnya.
Sebab ia paham apa yang disampaikan Nabi shalallahu alaihi wassalam dalam sebuah hadits, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Wallahua’lam bishowab.
Discussion about this post