Aksi damai Aliansi Mahasiswa-Pemuda Peduli Danau Toba (AMPDT) di depan Hotel Khas Parapat, Kabupaten Simalungun, Sabtu (19/9/2026) sore, memanas. Massa membakar ban di depan pintu utama hotel sebagai bentuk kekecewaan terhadap pihak manajemen yang dinilai belum memberikan jawaban atas sejumlah tuntutan yang disampaikan.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB itu diwarnai orasi massa yang mempertanyakan transparansi pengelolaan limbah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dokumen lingkungan, hingga sejumlah persoalan yang menyangkut hubungan hotel dengan masyarakat dan pekerja.
Koordinator Aksi I, Darma Naibaho, menegaskan massa masih menunggu transparansi data IPAL maupun dokumen yang telah diminta kepada pihak Hotel Khas Parapat.
Karena belum mendapatkan tanggapan sesuai tuntutan yang disampaikan, suasana aksi kemudian memanas. Massa membakar ban di depan pintu utama Hotel Khas Parapat sebagai bentuk kekecewaan sekaligus penegasan bahwa tuntutan mereka belum selesai.
Darma Naibaho juga menyatakan massa kemudian menerobos masuk ke area hotel setelah pihaknya merasa tidak memperoleh kejelasan mengenai data dan dokumen IPAL yang diminta.
Sementara itu, Rafael Sinaga terlihat mengatur massa dan memantau situasi agar aksi tetap terkendali serta tidak terprovokasi.
Ketua Dewan Pembina AMPDT, Jhony Barimbing, mengecam sikap manajemen Hotel Khas Parapat yang dinilai belum memberikan dokumen transparansi terkait IPAL, fungsi serta pengelolaannya, termasuk persoalan lingkungan.
Jhony menegaskan pihaknya sudah melayangkan surat kepada jajaran terkait di tingkat pusat di Jakarta dan akan melakukan aksi di Kantor Injourney di Jakarta
“Persoalan ini bukan hanya menyangkut hotel, tetapi juga menyangkut lingkungan Danau Toba, masyarakat sekitar dan kehidupan para pekerja, jika tidak ada tanggapan dari Managemen Khas Hotel Parapat, kita akan melakukan aksi di Kantor Injourney Hospitality di Jakarta tegasnya.
Desak Transparansi hingga Audit Manajemen
Dalam pernyataan sikapnya, AMPDT menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Hotel Khas Parapat dan pihak terkait.
Massa meminta Hotel Khas Parapat transparan dalam pengelolaan limbah dan penggunaan IPAL, termasuk membuka dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL.
Selain itu, AMPDT meminta transparansi terkait HGU dan/atau HGB, sertifikat serta masa berlakunya.
Tuntutan lainnya menyasar persoalan CSR. Massa meminta Hotel Khas Parapat dan/atau PT Hotel Indonesia Properti (HIPRO) membuka laporan penyaluran CSR selama lima tahun terakhir kepada masyarakat, termasuk persentase penyerapan tenaga kerja lokal serta bentuk sinergi dan kemitraan dengan UMKM dan masyarakat sekitar.
AMPDT juga mendesak pembayaran upah lembur bagi karyawan maupun eks karyawan, serta meminta dilakukan evaluasi dan audit terhadap seluruh manajemen Hotel Khas Parapat.
Tak berhenti di situ, massa meminta seluruh aktivitas dan kegiatan operasional Hotel Khas Parapat dihentikan sampai tuntutan masyarakat ditindaklanjuti.
Mereka juga mendesak Kepala BP BUMN untuk mencopot GM Khas Hotel Parapat dan Direktur Utama PT Hotel Indonesia Properti.
Ultimatum Aksi Lanjutan
Menjelang malam, Koordinator Aksi I Darma Naibaho kembali menyampaikan pernyataan tegas.
Ia mengatakan, apabila dalam waktu satu minggu tidak ada tanggapan terhadap tuntutan yang disampaikan, AMPDT berencana menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kalau dalam satu minggu tidak ada tanggapan, kami akan kembali dengan massa yang lebih banyak. Aksi kedua akan digelar di depan pintu masuk utama Hotel Khas Parapat,” tegas Darma.
AMPDT menyatakan seluruh tuntutan tersebut disuarakan demi keberlangsungan ekosistem Danau Toba, kehidupan buruh serta kepentingan sosial masyarakat di sekitar Hotel Khas Parapat.
Aksi kemudian berakhir menjelang malam dengan massa membubarkan diri secara bertahap.
