Walikota Pematangsiantar Dr H Hefriansyah SE MM menyampaikan pendapat atas pengajuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kota Pematangsiantar. Kedua Ranperda tersebut yaitu tentang Cagar Budaya serta tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Pendapat Hefriansyah tersebut disampaikan dalam rapat DPRD di Ruang Sidang Harungguan Gedung DPRD Pematangsiantar, Rabu (25/11/2020) sekitar pukul 10.00 WIB
Rapat dipimpin Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga serta dihadiri para anggota DPRD, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris Dewan (Sekwan), dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hefriansyah menyebutkan, pengajuan dua Ranperda inisiatif DPRD telah diterima Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar berdasarkan Surat Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Nomor 170/2096/DPRD/XI/2020 tanggal 17 November 2020 hal Penyampaian 2 (Dua) Buah Ranperda Inisiatif DPRD Kota Pematangsiantar dan naskah akademik. Ranperda tersebut, katanya, tentunya sudah berdasarkan kajian dan disusun dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Masih kata Hefriansyah, Pemko Pematangsiantar mengapresiasi DPRD yang telah menyusun dua Ranperda tersebut. Disebutkannya, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
Masih kata Hefriansyah, Pemko Pematangsiantar berkomitmen untuk menerapkan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Kota Pematangsiantar, dalam kerangka peningkatan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan.
“Untuk itu kami berharap Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang akan kita bahas ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan investasi. Serta tidak menghambat kemudahan berusaha. Hal ini kami sampaikan karena ada Perda di sejumlah daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dibatalkan Kementerian Dalam Negeri dengan alasan menyebabkan ekonomi biaya tinggi,” jelasnya.
Dilanjutkan Hefriansyah, keberadaan Perda Cagar Budaya adalah bukti komitmen untuk terus menjaga Kota Pematangsiantar dengan berbagai ciri khas dan keunikannya. Dengan adanya regulasi cagar budaya, diharapkan benda, bangunan, atau struktur yang berada di wilayah Kota Pematangsiantar telah memenuhi kriteria berusia 50 tahun atau lebih; mewakili masa daya paling singkat berusia 50 tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa, dapat diusulkan dan ditetapkan menjadi cagar budaya. Sehingga dapat dilestarikan dan mampu memperkuat kepribadian bangsa, khususnya di Kota Pematangsiantar.
“Dengan adanya Perda Cagar Budaya diharapkan dalam pelaksanaan peran pemerintah daerah terdapat payung hukum yang jelas untuk menjaga cagar budaya berupa pelestarian dan pengembangan kawasan serta pengalokasian anggaran di APBD bagi kepentingan pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan. Sekaligus pengalokasian anggaran di APBD bagi kepentingan pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan,” terang Hefriansyah.
Selain itu, katanya, peran Pemda dapat memperlambat hilangnya warisan budaya dan cagar budaya bernilai ekonomi yang menguntungkan apabila diperjual-belikan, digantikan dengan pemanfaatan berkelanjutan agar dinikmati kehadirannya oleh generasi mendatang.
Hefriansyah berharap rapat pembahasan lebih lanjut atas dua Ranperda tersebut dapat berjalan lancar. Termasuk pembahasan norma-norma yang dituangkan dalam pasal-pasal pada kedua Ranperda tersebut dapat mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, sesuai asas-asas pembentukan perundang-undangan dan dapat memberikan karya terbaik dalam mewujudkan Perda berkualitas dan bermanfaat dalam mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Mantap, Maju, dan Jaya. (*)
Discussion about this post