Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan menjadi pasar potensial bagi petani, peternak, koperasi, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Peluang tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Business Matching Kemitraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan UMKM Kota Pematangsiantar serta Kabupaten Simalungun yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mewakili Bupati Simalungun.
Kegiatan yang digagas Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar tersebut berlangsung di Balai Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Jumat (26/6/2026).
Dalam sambutan tertulis Bupati Simalungun yang dibacakannya, Mixnon menegaskan bahwa forum tersebut merupakan langkah konkret untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, SPPG, UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, kemitraan tersebut tidak hanya diarahkan untuk mendukung keberhasilan Program MBG, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah, mengendalikan inflasi, sekaligus memperluas pasar bagi pelaku usaha lokal.
“Forum ini bertujuan mendukung ketahanan pangan daerah, mengendalikan laju inflasi, memberdayakan pelaku usaha, serta menjamin keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Sekda.
MBG Jadi Peluang Besar bagi UMKM
Mixnon menjelaskan, pelaksanaan Program MBG membutuhkan rantai pasok pangan yang kuat. Kondisi ini sekaligus menjadi peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha daerah untuk mengambil peran sebagai pemasok kebutuhan pangan.
Petani dapat memasok hasil pertanian, peternak menyediakan kebutuhan protein hewani, sementara koperasi dan UMKM dapat mengambil bagian dalam pengolahan maupun penyediaan berbagai kebutuhan pangan.
Karena itu, menurutnya, kemitraan antara SPPG dan pelaku usaha harus dibangun secara kuat, transparan, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
Kabupaten Simalungun sendiri memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Beragam komoditas yang dihasilkan masyarakat dinilai memiliki peluang untuk masuk dalam rantai pasok Program MBG.
“Potensi ini harus dimanfaatkan secara maksimal agar manfaat ekonomi langsung dirasakan oleh masyarakat lokal,” tegasnya.
Meski peluangnya besar, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan, mulai dari kesenjangan informasi, keterbatasan akses pasar, hingga koordinasi antarpihak yang belum optimal.
Melalui forum Business Matching ini, pemerintah berharap berbagai kendala tersebut dapat dipertemukan dengan solusi melalui komunikasi langsung antara SPPG dan pelaku usaha.
Sekda juga mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, terutama dalam memenuhi standar keamanan dan kualitas pangan.
Di sisi lain, SPPG diharapkan memberikan ruang yang lebih luas kepada pelaku usaha lokal untuk menjadi pemasok kebutuhan program.
Pemerintah Kabupaten Simalungun, lanjutnya, berkomitmen mendukung pengembangan UMKM melalui kebijakan yang mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha rakyat.
Puluhan SPPG Jadi Pasar Potensial
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Ahmadi Rahman, menyebut Business Matching tersebut sebagai bentuk kolaborasi untuk menjaga stabilitas harga sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM.
Ia menyampaikan bahwa inflasi Kota Pematangsiantar pada Mei 2026 tercatat sebesar 1,29 persen, yang antara lain dipengaruhi dinamika pasokan dan permintaan komoditas pangan.
Untuk menjaga kestabilan tersebut, diperlukan strategi yang terintegrasi, termasuk diversifikasi menu, penguatan kemitraan langsung dengan produsen lokal, serta pemanfaatan digitalisasi.
Salah satunya melalui aplikasi KEDAN MBG yang diharapkan dapat membantu menciptakan transaksi yang lebih mudah dan transparan.
Besarnya kebutuhan Program MBG juga tergambar dari jumlah SPPG yang beroperasi di kedua wilayah.
“Dengan jumlah 79 unit SPPG di Simalungun dan 42 unit di Pematangsiantar dibutuhkan pasokan dalam skala besar setiap minggunya. Ini akan membuka peluang luas bagi pelaku usaha untuk berkembang dan naik kelas,” ujar Ahmadi.
Dengan kebutuhan tersebut, Program MBG dinilai dapat menjadi salah satu penggerak baru ekonomi lokal apabila rantai pasoknya mampu melibatkan pelaku usaha di daerah secara optimal.
Ahmadi kemudian menyampaikan tiga pesan utama, yakni menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat sinergi dalam mendukung Program MBG dan digitalisasi, serta menggerakkan ekonomi lokal menuju kemandirian daerah.
SPPG dan UMKM Didorong Bangun Kerja Sama
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Provinsi Sumatera Utara, Donal Simanjuntak, memberikan pemaparan mengenai kebutuhan pangan untuk Program MBG sekaligus mekanisme kemitraan antara SPPG dan UMKM.
Kegiatan tersebut juga diisi dengan penyampaian sambutan dari Asisten Administrasi dan Umum yang mewakili Wali Kota Pematangsiantar, Dedy Tunasto.
Para peserta kemudian mengikuti sesi diskusi mengenai kebutuhan pasokan, mekanisme kerja sama, serta peluang kemitraan yang dapat dikembangkan antara SPPG dan pelaku usaha.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta.
Business Matching tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai forum pertemuan semata. Lebih jauh, kegiatan ini menjadi pintu masuk terbentuknya kerja sama konkret antara SPPG dan UMKM sehingga kebutuhan Program MBG dapat dipenuhi dari potensi daerah.
Jika kemitraan tersebut berjalan konsisten, Program MBG bukan hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menciptakan pasar yang lebih luas, memperkuat pelaku usaha lokal, menjaga stabilitas pangan, dan menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar.
