Selain Memiliki Integritas PNS Era Digital Harus Kompeten

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pematangsiantar Jumat (20/7) melaksanakan sosialisasi penanganan kasus-kasus disiplin PNS di lingkungan Pemko Pematangsiantar.

Acara dibuka Sekretaris BKD Jansarden Damanik di ruang serba guna Bappeda, Jalan Merdeka.

Dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dalam konsideran menimbang lalu menyatakan

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki intehgritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN.

b. Bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yamg memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan waajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN.

Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Sekretaris BKD dikatakan, bagi aparatur pemerintah, disiplin kepegawaian mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, bahwa PNS memiliki kewajiban dan larangan yang senantiasa melekat dalam civil effect. Pembinaan PNS merupakan upaya penegakan disiplin, maka pejabat penilai atau atasan langsung harus senantiasa menilai atau mengevaluaasi bawahannya, katanya.

Sementara itu Agustina Pasaribu kasubbid pembinaan dan kesra dalam laporannya menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terhadap penanganan kasus-kasus disiplin PNS dengan pasal 228 PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, dengan tujuan peningkatan pemahaman dan profesionalisme PNS.

Dan mampu mengimplementasikan prosedur penjatuhan hukuman disiplin, pengolahan data pelanggaran disiplin melalui peremajaan data disiplin pada sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK), kegiatan ini dihadiri sekitar 100 orang terdiri dari para pimpinan OPD, sekretaris OPD dan pengelola kepegawaian. (REL).