Koordinator Daerah Ikatan Mahasiswa Muda (IM-Muda) Sumatera Utara, Dewata Sakti, mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera mengambil langkah tegas terhadap Wali Kota Medan yang diduga tidak mematuhi instruksi Presiden terkait izin perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah.
Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan atas dugaan pelanggaran yang dinilai tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga mencerminkan etika kepemimpinan di lingkungan pemerintahan daerah.
Dalam keterangannya kepada media, Dewata menegaskan bahwa setiap kepala daerah memiliki kewajiban mutlak untuk tunduk pada aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, termasuk dalam hal perjalanan ke luar negeri.
“Setiap kepala daerah wajib tunduk dan patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, termasuk kewajiban memperoleh izin sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri. Jika ini dilanggar, maka harus ada sanksi tegas sebagai bentuk penegakan disiplin pemerintahan,” ucap Dewata saat memberi keterangan, Minggu (17/5/2026).
Ia menilai, dugaan pelanggaran tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Menurutnya, jika tidak ditindak secara serius, hal ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
“Kami khawatir jika ini dibiarkan, akan memicu ketidakpatuhan serupa dari kepala daerah lainnya. Ini bisa merusak sistem dan wibawa pemerintahan,” lanjutnya.
IM-Muda Sumut juga mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk segera melakukan klarifikasi dan investigasi guna memastikan kebenaran informasi yang beredar di publik. Transparansi dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kami meminta Mendagri untuk segera mengambil langkah konkret, baik melalui pemanggilan, evaluasi, maupun pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Selain itu, Dewata turut mendorong DPRD Kota Medan agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Menurutnya, lembaga legislatif daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepala daerah tetap berada dalam koridor aturan.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kota Medan terkait dugaan pelanggaran tersebut.
IM-Muda Sumut menegaskan akan terus mengawal isu ini sebagai bagian dari komitmen mahasiswa dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan, khususnya di wilayah Sumatera Utara.
