Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Desa (GEMAPEDES) melontarkan kritik keras terhadap penanganan dugaan keterlibatan seorang personel Polres Samosir dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Organisasi tersebut menilai kasus ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan menjadi cerminan lemahnya sistem pengawasan internal di tubuh Polres Samosir. Pada Minggu, 12 Juli 2026.
Ketua Badan Pengurus GEMAPEDES, Darma Wijaya Naibaho, menegaskan penggunaan istilah “oknum” tidak boleh dijadikan alasan untuk mengaburkan tanggung jawab pimpinan institusi. Menurutnya, dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam perkara narkoba justru menjadi indikator bahwa mekanisme pembinaan dan pengawasan internal perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Masalahnya bukan hanya siapa pelakunya, tetapi bagaimana sistem pengawasan bisa kecolongan hingga dugaan pelanggaran serius seperti ini terjadi. Publik berhak mempertanyakan efektivitas pembinaan dan pengawasan internal di lingkungan Polres Samosir,” tegas Darma.
GEMAPEDES menilai Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan sebagai pimpinan tertinggi memiliki tanggung jawab penuh terhadap pembinaan, pengawasan, serta penegakan disiplin seluruh personel. Karena itu, ketika dugaan pelanggaran muncul dari internal institusi, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai bagaimana sistem pengawasan dijalankan dan langkah evaluasi apa yang telah dilakukan.
Tak hanya itu, GEMAPEDES juga mempertanyakan klaim keterbukaan yang disampaikan Kapolres. Menurut mereka, informasi mengenai dugaan kasus tersebut baru mencuat setelah adanya desakan dari kalangan mahasiswa dan pemuda yang terus meminta penjelasan kepada pihak kepolisian.
“Kalau memang sejak awal terbuka, mengapa informasi ini tidak disampaikan kepada publik? Kapan Kapolres mengetahui peristiwa ini? Apakah ada komunikasi yang dilakukan secara proaktif kepada masyarakat?” tanya Darma.
Menurut GEMAPEDES, transparansi tidak cukup diwujudkan melalui konferensi pers setelah isu berkembang luas. Keterbukaan seharusnya dilakukan sejak awal ketika institusi mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang menyangkut integritas aparat penegak hukum.
Selama enam bulan kepemimpinan AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan, GEMAPEDES menilai perhatian publik lebih banyak diarahkan pada publikasi kegiatan, capaian kinerja, dan pembangunan citra institusi melalui media sosial. Sementara itu, evaluasi terhadap persoalan internal dinilai belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kami mengapresiasi setiap capaian positif yang telah diraih. Namun keberhasilan itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap persoalan serius yang terjadi di internal institusi,” ujar Darma.
GEMAPEDES juga meminta komitmen pemberantasan narkoba tidak berhenti pada pernyataan semata, melainkan dibuktikan dengan langkah konkret yang dapat dipantau publik. Mereka mendesak kepolisian menjelaskan siapa saja yang telah diperiksa, kapan pemeriksaan dilakukan, hasil pemeriksaannya, apakah telah dilakukan tes narkoba menyeluruh terhadap seluruh personel, hingga bagaimana evaluasi terhadap rantai komando dan sistem pengawasan internal dilaksanakan.
“Komitmen harus dibuktikan dengan tindakan nyata, tenggat waktu yang jelas, dan hasil yang bisa diketahui masyarakat. Tanpa itu, komitmen hanya akan menjadi slogan,” katanya.
Lebih jauh, GEMAPEDES mengingatkan agar institusi kepolisian tidak terlalu fokus pada pencitraan dan publikasi seremonial hingga mengesampingkan tugas utama menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat disiplin dan integritas personel.
“Masyarakat Samosir tidak hanya membutuhkan konten yang baik di media sosial, tetapi juga jaminan bahwa institusi kepolisian diawasi secara serius, profesional, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, GEMAPEDES menegaskan kritik yang disampaikan bukan bertujuan menghakimi individu tertentu, melainkan sebagai dorongan agar Polres Samosir menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal demi menjaga kepercayaan publik.
