Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak hanya untuk mengakomodasi honorer. Sebenarnya sejak awal PPPK diarahkan untuk merekrut tenaga profesional untuk masuk di pemerintahan.
Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen PPPK.
“Ini bukan semata-mata untuk honorer. Kebijakan ini disusun jauh hari sebelum marak isu tenaga honorer. Memang diarahkan untuk profesional. Kita istilahnya ingin beli jadi. Dari pasar tenaga kerja kita ambil secara kompetitif,” kata Deputi Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq di Jakarta.
Taufiq mengatakan, tren di berbagai negara saat ini juga banyak menggunakan PPPK. Menurutnya PPPK membuat birokrasi akan lebih fleksibel dan kompetitif. Pasalnya dengan skema berbasis kontrak kerja ini ke depan akan lebih mudah memastikan tercapainya target kerja.
“Kita bisa memaksakan target performanya lebih mudah. Kalau tidak perform ya ganti. Karena memang bentuk evaluasi berkala,” tuturnya. Selain itu merekrut tenaga profesional untuk menjadi PPPK akan lebih efisien. Hal ini karena tidak perlu waktu lama untuk mendidik ataupun memberikan pelatihan.
“Keuntungannya mendapatkan tenaga profesional yang sudah jadi tanpa perlu mendidik, kita yang pasti ada efisiensi karena lebih pendek pendidikannya,” ungkapnya.
Lebih lanjut PPPK sangat cocok untuk jabatan-jabatan yang sifatnya non permanen. Dengan menggunakan PPPK, akan mudah untuk memberhentikan jika ada perubahan struktur kelembagaan.
Sebelumnya Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, rekrutmen PPPK direncanakan dimulai pada 2019. Namun dia belum dapat memastikan jabatan apa yang akan dibuka dalam rekrutmen tersebut.
“Jenis jabatan masih perlu dikoordinasikan dengan instansi,” ujarnya.
Pelaksana PKH Berpeluang Ikut
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat menyatakan, petugas pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) diberi kesempatan mengikuti rekrutmen PPPK.
“Adanya PP 49/Tahun 2018 ini bisa memberikan kepastian hukum bagi pelaksana PKH yang selama ini statusnya kontrak kerja dengan Kemensos. Meski demikian harus mengikuti prosedur seleksi administrasi dan seleksi kompetensi,” katanya saat membuka Kegiatan PKH Jateng Festival Ke-3 di Sragen, Jateng.
Penjelasan tersebut sontak mendapatkan sambutan meriah dari 2.460 SDM PKH dari seluruh kabupaten/kota se-Jateng.
Pada kesempatan tersebut, serangkaian acara dilaksanakan di kompleks GOR Diponegoro, Sragen, di antaranya pameran Kube KPM PKH dan PKH Sragen Award serta wisuda bagi 25 KPM yang menjadi graduasi sejahtera mandiri.
Harry menambahkan, dalam PP tersebut telah diatur kriteria menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui PPPK, antara lain dibatasi minimal usia 20 tahun dan maksimal 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar, tidak pernah dipidana dan juga tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
“Dengan adanya PP tersebut maka untuk bisa menjadi ASN nantinya bisa melalui dua jalur perekrutan yaitu seleksi Pegawai ASN atau PPPK,” imbuhnya.
Menurut Harry, Kemensos sejak 2017 terus melakukan perbaikan sistem rekrutmen, penggajian, dan pemberian jaminan sosial. Anggaran SDM PKH tahun 2019 sebesar Rp1,4 triliun sudah disetujui DPR.
“Sehingga ada kesiapan untuk memproses sekitar 39.000 SDM PKH menjadi PPPK,” katanya. Saat ini jumlah petugas pelaksana PKH mencapai 39.566 orang. Koordinator Wilayah I SDM PKH Jateng Arif Rohman Muis mendukung rencana Kemensos tersebut.
“Kita sepakat sekali karena bisa memberikan kepastian status pada masa depan petugas PKH sehingga loyalitas dan pengabdian semakin kuat,” katanya. (oz/int)
Discussion about this post