Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kota Pematamgsiantar menyampaikan pernyataan sikap menolak “People Power” maupun gerakan yang dibalut dengan istilah lain dalam menolak siltung KPU.
Hal ini disampaiakan Sekretaris PC NU, Imran Simanjuntak , Senin (20/2) pagi. Disampaikannnya Aksi Penolakan terhadap hasil Pemilu 2019 tidak mewakili keceluruhan atau sebagian besar masyarakat Indonesia.
Disebutkannya, secara nasional NU termasuk Pematangsiantar sangat menolak People Power. ” Secara nasional NU, termasuk Pematangsiantar sangat sangat menolak yang namanya people power atau dengan sebutan apapun. Yang ingin atau yang menolak hasil hitung KPU,” ujarnya.
Imran pun menyebutkan konteks people power yang digaung-gaungkan saat ini jauh dari proses kebenaran.
“People power ini tidak mengedukasi, konteksnya bisa saja dengan gerakan-gerakan rakyat atau gerakan-gerakan pengalkhan kekuasan. Condongnya kan kalau people power dalam politikkan begitu. Pengalihan kekuasaan dari tangan yang resmi dengan cara paksa melalui kekuasan rakyat baik secara damai maupun tidak. Seperti presiden Filippina,”sebutnya.
Menurutnya, gerakan tersebut adalah ketidak puasan sekelompok kecil atas hasil pemilu.
“Ini bukan people power tapi sekerucut tidak menerima sebuah konteks kekalahan jadi menolak hasil, tetapi tidak memberikan solusi jalan lain yang harus ditempuh,”tambahnya.
Ia menyebutkan hal tersebut inkonstitusional, baik itu sebutannya people power atau apa pun.
“Berepapa statement yang kita lihat, maknanya ambigu. Di satu sisi mereka ikut pemilu disisi lain setelah kalah baru memulai reaksi, kemudian tidak mengakui hasil hitung KPU, lantas menggiring ke sebuah opini pergerakan rakyat atau apalah namanya. Tapi apapun itu merupakan perwujudan yang inkonstitusional, ini yang dilarang,” ujarnya.
Untuk Kota pematangsiantar sendiri kata Imran, people power tidak berhasil. Ia menyebut Siantar memiliki masyarakat yang jauh lebih cerdas.
“Jadi untuk Siantar, people power jauh dari harapan, jauh dari yang diinginkan mereka. secara Nasional juga tidak membias,”sebutnya.
Ia pun mejelaskan makna people power yang sesungguhnya. Masyarakat berkumpul, bersatu atas satu ide, gagasan maupun kepentingan yang sama.
“People power yang sesungguhnya adalalah adanya kesatuan isu, kesamaan pesepsi, motivasi dan kesamaan rasa. Yang ada saat ini tidak. Malah karena ada perbedaan menyatakan People Power,” ujar Imran.
Kata Imran jika rakyat mengakumulasi penderitaan yang sama lalau melakukan perlawanan terhadap sistim yang menindas,maka mereka berkonsolidasi dalam sebuah keinginan yang sama, hal itu memungkinkan.
“Ini karena gara- gara mereka kalah dan tak terima dengan jalur konstitusi maka membentuk cara lain. Apakkah cara lain itu mampu untuk memenangkan mereka? jawabannya tentu tidak,” ujar Imran.
Disampaikannya hal tersebut justru merugikan rakyat itu sendiri. Jika people power adalah gerakan rakyat menentukan kedaulatannya kata Imran, maka pemilu kemarin lah jawaban dan waktunya.
Gerakan ini pun dinilai menggiring publik pemikiran ke arah yang salah,. Ia pun sanyat menyesalkan sikap politisi dan negarawa tersebut. Menurutnya secara ideal, negarawan itu menggiring ke arah yang konstitusional. ia pun menyebutnya mengarah kepada penyesatan berfikir.
” Jangan menggiring rakyat ke arah jalan yang inkonstitusional, artinya tidak ada kepentingan Republik yang mendasar dalam hal ini,” sebutnya.
Di akhir wawancara, Imran Simanjuntak menyampaikan untuk Siantar tidak gampang terpengaruh. Di Pematangsiantar kata Imran masyarakat baik tokoh politiknya memiliki kepentingan yang sama menjaga kedaulatan NKRI.
Ia pun menyampaikan andaikelompok yang menolak hasil dari KPU tersebut, lalu nbagai mana dengan Caleg baik tingkat II, tingkat I maupun DPRRI yan dsudah lolos . Apakah juga menolak hasil Pemilu?
Pada intinya, kata Imran, NU Pematangsiantar menolak People Power dan menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi.
Discussion about this post