Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemko Pematang Siantar menambah kuota kamera CCTV di sejumlah titik yang dirasa perlu atau rawan di Kota Pematang Siantar. PDI Perjuangan menilai pemasangan kamera CCTV dapat memantau dan merekam aktivitas di area yang berisiko terhadap keselamatan publik. Seperti persimpangan, tempat parkir, dan transportasi umum.
Hal ini dibacakan Immanuel Lingga saat penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Pematang Siantar atas Pengantar Nota Keuangan Wali Kota Pematang Siantar terhadap Ranperda Kota Pematang Siantar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023, di Gedung Harungguan DPRD Pematang Siantar, Selasa (12/09/2023) pagi
“Jika terjadi kecelakaan, kehilangan barang, atau kerusakan kendaraan, khususnya tindak kejahatan, kamera CCTV memberikan titik terang untuk menggali detail kejadian. Bahkan tidak jarang pula kamera CCTV dijadikan barang bukti atas tindakan kejahatan yang terjadi di suatu tempat,” sebut Immanuel
Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA menghadiri penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Pematang Siantar atas Pengantar Nota Keuangan Wali Kota Pematang Siantar terhadap Ranperda Kota Pematang Siantar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023, di Gedung Harungguan DPRD Pematang Siantar, Selasa (12/09/2023) pagi. Seluruh fraksi di DPRD menyampaikan pemandangan umumnya.
Fraksi Partai Golkar dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Hendra Pardede mengharapkan agar P-APBD TA 2023 benar-benar demi mewujudkan berbagai program pembangunan ke arah yang lebih baik dan semakin meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat. Sekaligus menentukan langkah-langkah progresif dalam pelaksanaannya. Sehingga berbagai tuntutan dan aspirasi masyarakat untuk mengawal dan menuntaskan berbagai agenda penting tersebut dapat terlaksana sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kota bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Gerindra yang dibacakan Netty Sianturi, meminta Dinas PUTR agar pengerjaan ring road saat ini dapat terfokus pada beberapa titik, khususnya di daerah Nagahuta menuju Simpang Dua.
“Kami menilai hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghindari kemacetan pada hari-hari tertentu, khususnya pada saat perayaan hari besar atau hari raya,” kata Netty.
Fraksi PAN Persatuan Indonesia, melalui Nurlela Sikumbang, menilai guna mendukung Kota Pematang Siantar sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi dan kearifan lokal, Pemko Pematang Siantar agar lebih memperhatikan secara persuasif pelestarian budaya Simalungun, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.
Selanjutnya, Fraksi Demokrat yang dibacakan Ilham Sinaga berharap Pemko Pematang Siantar dalam mewujudkan visi jangka panjang harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan produktivitas pada sektor unggulan, yakni sebagai pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Untuk mengaktualisasikan hal tersebut, maka harus mempunyai daya saing di berbagai sektor dalam upaya peningkatan kualitas SDM yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi tantangan.
“Juga memberikan solusi konstruktif yang dapat dijadikan referensi dalam memperbaiki kinerja pada pelaksanaan P-APBD pada tahun 2023 ini,” tutur Ilham.
Pemandangan Umum Fraksi Hanura yang dibacakan Suanto Pakpahan menyampaikan, kondisi perubahan iklim global yang terjadi saat ini telah berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Kota Pematang Siantar.
Perubahan cuaca ekstrim yang terjadi, sebutnya, menyebabkan kerusakan lingkungan dan tempat tinggal warga. Demikian juga terkait kenaikan harga kebutuhan pokok, Fraksi Hanura meminta wali kota lebih serius dan peduli terhadap nasib masyarakat Kota Pematang Siantar.
“Kami meminta kepada Pemko Pematang Siantar agar segera melakukan tindakan-tindakan antisipatif dengan mempersiapkan regulasi penanganan bencana dan kesiapan mitigasi serta operasi pasar murah untuk membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok dengan mengalokasikan anggaran yang cukup, sehingga dapat langsung disalurkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tercipta rasa nyaman di tengah-tengah masyarakat Kota Pematang Siantar,” terang Suhanto.
Lalu, Fraksi NasDem dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Janiapoh Saragih mengutarakan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target-target pembangunan daerah. Salah satu indikatornya, dengan terealisasinya seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi NasDem mempertanyakan strategi wali kota agar SILPA APBD TA 2023 ditekan seminimal mungkin atau bahkan menjadi nol.
Hadir pada rapat paripurna ini, Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul Marganda Lingga SH, Wakil Ketua DPRD Ronald Darwin Tampubolon SH, anggota DPRD, para Staf Ahli, Asisten, pimpinan OPD, dan camat. (*)
