Berita Siantar News Corner
No Result
View All Result
  • NEWS
    • Nasional
    • Peristiwa
    • Regional
      • Siantar
      • Simalungun
      • Sumut
  • RAGAM
    • BISNIS
    • HUKUM
    • KABAR MILITER
    • LIFESTYLE
    • POLITIK
  • SEREMONI
  • sosial
  • Suara Rakyat
  • Tokoh
  • VIRAL
  • NEWS
    • Nasional
    • Peristiwa
    • Regional
      • Siantar
      • Simalungun
      • Sumut
  • RAGAM
    • BISNIS
    • HUKUM
    • KABAR MILITER
    • LIFESTYLE
    • POLITIK
  • SEREMONI
  • sosial
  • Suara Rakyat
  • Tokoh
  • VIRAL
No Result
View All Result
Berita Siantar News Corner
  • SMSI
  • google news
  • danautoba.co.id
  • BERITA SIANTAR
  • SIMALUNGUN
  • SUMUT
  • NASIONAL
  • BERITA PERISTIWA
Beranda RAGAM BISNIS
Anggota DPRD Sumut: Kementerian LKH  Gagal Ciptakan Iklim Kompetisi Bisnis yang Adil dan Transparan  

Anggota DPRD Sumut: Kementerian LKH  Gagal Ciptakan Iklim Kompetisi Bisnis yang Adil dan Transparan  

Editor: NEWSCORNER.ID
17 Agustus 2017 | 04:13 WIB
in BISNIS, NEWS
0
Iklan
12
SHARES
15
VIEWS

 

MEDAN: Meninggalnya pengusaha perkebunan asal Sumatera Utara (Sumut) DL Sitorus membuka fakta bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) tidak berhasil menciptakan iklim kompetisi yang adil dan transparan bagi  pengusaha di bidang perkebunan. Seperti yang disampaikan anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan.

Menurut politisi dari Fraksi Amanat Nasional (FPAN) ini, kasus DL Sitorus menunjukkan Kementerian LHK hanya fokus menindak satu perusahaan di antara sekian perusahaan yang bermasalah di lahan register 40.

“Jika pemerintah ingin tegas, seharusnya semua perusahaan atau pengusaha yang melakukan usaha di lahan register 40 ditindak tegas jika melanggar aturan. Kenapa hanya perusahaan DL Sitorus yang ditindak dan diekpos habis-habisan?” katanya.

Menurut Aripay, sebagai regulator Kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya harusnya berada di posisi netral, tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Perlakuan terhadap DL Sitorus yang sedemikian tegas, namun tidak pada pengusaha lain, dapat dipersepsikan sebagai tindakan yang tidak fair oleh pelaku bisnis. Pada akhirnya, pelaku bisnis menilai pemerintah hanya mengakomodasi kepentingan tertentu.

Ia menekankan, Menteri Siti Nurbaya harus bisa menjelaskan secara gamblang kepada publik siapa saja pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan mengelola lahan di Register 40.

“Agar fair, semuanya diperlakukan sama dan publik bisa menilai bahwa banyak yang melakukan kesalahan.”

Setelah bertindak tegas tanpa pandang bulu, lanjutnya, di masa mendatang Kementerian LHK sebaiknya membuat aturan yang sekiranya menjadi solusi bersama untuk masalah ini. Jangan asal main ambil aset milik swasta.

Ia mencatat ada 29 perusahaan yang menguasai lahan kawasan Register 40 Palas (Padang Lawas) dan Paluta (Padang Lawas Utara), yaitu PT FMP seluas 14.853 hektar, PT Wonorejo seluas 7.892 ha, PTPN IV 10.000 ha, PT SSPI seluas 5.500 ha, Koperasi Bukit Harapan (dieksekusi) 23.450 ha, KTPS 14.000 ha, PT AML 21.000 ha, Koperasi Langkimat 14.000 ha, PT SSL 33.390 ha, PT EPS 9.833 ha, PT KM 2.000 ha, PTPN II 10.000 ha, PT Rapala 10.300 ha, dan PT Inhutani IV 19.500 ha.

Lalu ada juga Koperasi Parsub 17.000 ha, Kelompok Masyarakat 10.000 ha, KUD Sinar Baru 3.000 ha, KUD Serba Guna 3.000 ha (sudah memiliki sertifikat), Koperasi KPN 1.500 ha, PT Rispa 5.000 ha, Transmigrasi 7.135 ha, PT SKL 82.502 ha, PT CP 2.000 ha, PT MAI 10.781 Ha, PT KAS 4.870 Ha, PT HBP 4.000 ha, PT AMKS 4.500 ha, PT AMKS 4.500 ha, dan PT Jerman 300 ha.

Namun belakangan ini yang mencuat hanya kasus lahan 47 ribu ha, yakni lahan milik perusahaan DL Sitorus. Ini kemudian memunculkan reaksi banyak pihak, dan mempertanyakan alasan dari Kementerian LHK yang hanya mempersoalkan lahan DL Sitorus, yang meninggal dunia pada 3 Agustus 2017 di dalam Pesawat Garuda.

Ia juga mengingatkan agar Kementerian LHK juga membuka komunikasi dengan masyarakat yang telah hidup puluhan tahun di lokasi tersebut. “Ada puluhan ribu manusia yang seharusnya diajak bicara. Sejauh ini saya lihat belum ada upaya pemerintah pusat mengajak mereka bicara.”

Aripay berharap Kementerian LHK sebaiknya mempertimbangkan aspek psikologis dan sosiologis masyarakat setempat. Sehingga menolak saat akan dilakukan sita aset lahan oleh Kementerian LHK karena ketiadaan komunikasi.

“Harus ada solusi yang tidak hanya mengutamakan pendekatan formal, tetapi bisa juga pendekatan sosiologis. Ini untuk meminimalisasi terjadinya konflik vertikal sehingga membuat kondisi di daerah tersebut menjad tidak kondusif.”(REL)

 

Discussion about this post

Berita Terbaru

NEWS

Joint Operation Polrestabes Medan dan Bea Cukai di Laut Sergap Kapal Pengangkut 56 Kg Sabu Asal Malaysia

16 November 2026 | 15:52 WIB
MEDAN CORNER

Geng Motor Maya dan Pasdu Terlibat Tawuran, 9 Orang Ditangkap  Polrestabes Medan

16 November 2026 | 13:03 WIB
Siantar

Sat Narkoba Polres Pematangsiantar Amankan Dua Pria Terkait Dugaan Kepemilikan Narkoba  

16 November 2026 | 09:22 WIB
MEDAN CORNER

Dari Mimbar Minggu Kasih, Kapolrestabes Medan Ajak Naposo Bulung Jauhi Narkoba

15 November 2026 | 21:34 WIB
MEDAN CORNER

Curah Hujan Diprediksi Meningkat, Polrestabes Medan Bergerak Cegah Banjir di Sungai Denai

15 November 2026 | 20:50 WIB
MEDAN CORNER

Sentuh Hati Generasi Muda, Polrestabes Medan Hadirkan Siraman Rohani Saat KRYD

15 November 2026 | 20:39 WIB
NEWS

Siapkan Generasi Muda Berprestasi, Pengcab Tako Siantar Gelar Seleksi dan Perangkingan Atlet

15 November 2026 | 19:04 WIB
NEWS

Timbul Jaya Sibarani Kembali Pimpin Golkar Simalungun, Langsung Pacu Konsolidasi, Bidik Penambahan Kursi di Pemilu 2029

15 November 2026 | 10:40 WIB
NEWS

Pelindo Regional 1 Belawan Ajak Siswa SMP Swasta Pertiwi Mengenal Dunia Kepelabuhanan

13 November 2026 | 18:51 WIB
NEWS

Proyek Rekonstruksi Outlet Gorong-Gorong/ Drainase Diawali Ibadah

13 November 2026 | 11:20 WIB
MEDAN CORNER

16 Kali Transfer Rp4,9 Miliar, GS Pentolan Jermal Jadi Tersangka Dugaan Penipuan Tanah HGU

12 November 2026 | 18:05 WIB
NEWS

Armada Purba SH : Edmond Purba, SH., MH Layak Jadi Ketua Umum DPP PMS 2026 – 2031

12 November 2026 | 15:38 WIB
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Redaksi

© 2026 Newscorner.id

rotasi barak news berita hari ini sumatera utara sport

No Result
View All Result
  • NEWS
    • Nasional
    • Peristiwa
    • Regional
      • Siantar
      • Simalungun
      • Sumut
  • RAGAM
    • BISNIS
    • HUKUM
    • KABAR MILITER
    • LIFESTYLE
    • POLITIK
  • SEREMONI
  • sosial
  • Suara Rakyat
  • Tokoh
  • VIRAL

© 2026 Newscorner.id

rotasi barak news berita hari ini sumatera utara sport