Pemerintah Kota Pematangsiantar bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas inflasi, mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah, serta memperluas akses keuangan masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, Jalan H Adam Malik, Selasa (18/8/2026).
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, SH, MKn, mengatakan HLM tersebut memiliki arti strategis karena TPID, TP2DD, dan TPAKD merupakan bagian dari satu ekosistem kebijakan yang saling memperkuat untuk membangun perekonomian daerah yang stabil, inklusif, efisien, dan berdaya saing.
“Dalam pengendalian inflasi, kita harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga yang terjangkau, sekaligus memberikan kepastian pasar dan harga yang wajar bagi petani serta pelaku usaha,” ujar Wesly.
Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif, responsif, dan kolaboratif melalui penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, pemantauan harga, serta penerapan early warning system. Dengan demikian, potensi gejolak harga dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sejak dini.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama penerapan Website Based Early Warning System pengendalian inflasi. Selain itu, dilakukan penyerahan SK TOPPIS (Toko Pantau dan Pengendali Inflasi) secara simbolis oleh Wali Kota Wesly bersama Kepala KPw BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman.
Menurut Wesly, digitalisasi melalui TP2DD tidak boleh sekadar mengubah transaksi tunai menjadi non-tunai. Digitalisasi harus mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara melalui TPAKD, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan didorong memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan pembiayaan keuangan formal, khususnya pelajar, UMKM, serta masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau layanan keuangan.
Wesly juga menyoroti pentingnya budaya menabung sejak usia dini. Ia berharap program Hari Indonesia Menabung dapat menjadi momentum untuk meningkatkan literasi keuangan pelajar sekaligus membangun kebiasaan menabung secara berkelanjutan.
“Saya ingin menegaskan high level meeting ini jangan hanya menghasilkan laporan dan notulen. Saya ingin pertemuan ini menghasilkan keputusan, komitmen, dan rencana tindak lanjut yang jelas—siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, dan bagaimana keberhasilannya diukur,” tegasnya.
Wesly meminta perangkat daerah, BI, instansi vertikal, perbankan, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi.
“TPID harus terhubung dengan penguatan ekonomi daerah. TP2DD harus terhubung dengan peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan. TPAKD harus terhubung dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala KPw BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman memaparkan kondisi perekonomian daerah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar pada Triwulan I 2026 menguat dan tercatat sebesar 4,70 persen secara tahunan (year on year/YoY). Angka tersebut berada di bawah pertumbuhan Sumatera Utara sebesar 4,98 persen dan nasional sebesar 5,61 persen.
Untuk pertumbuhan tahunan hingga 2025, Pematangsiantar tercatat tumbuh 4,09 persen, sementara Sumatera Utara 4,53 persen dan nasional 5,11 persen.
Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan besar menjadi penyumbang pangsa terbesar dengan kontribusi 30,3 persen dan pertumbuhan 7,4 persen. Selanjutnya industri pengolahan berkontribusi 16,6 persen dengan pertumbuhan 0,6 persen, konstruksi 9,0 persen dengan pertumbuhan 6,0 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 7,8 persen dengan pertumbuhan 7,4 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan pangsa 58,6 persen dan pertumbuhan 3,80 persen. Kemudian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 22,6 persen dengan pertumbuhan 0,89 persen, konsumsi pemerintah 10,8 persen dengan pertumbuhan 3,24 persen, serta Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 2,8 persen dengan pertumbuhan 7,72 persen.
Melalui HLM tersebut, Pemko Pematangsiantar dan BI menegaskan komitmen untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi sekaligus mendorong digitalisasi pemerintahan dan inklusi keuangan sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian daerah.
Wesly berharap sinergi tersebut menghasilkan langkah nyata dan terukur menuju Pematangsiantar yang semakin stabil, inklusif, digital, produktif, dan berdaya saing.
