Diskusi dan Sosialisasi Mitigasi Bencana “Be Aware, Be Prepare Before Traveling”

Indonesia dikaruniai daya tarik alam terindah di dunia. Menurut situs pemandu perjalanan yang menjadi rujukan para wisatawan dunia khususnya dari Eropa, dari 20 negara yang masuk daftar, Indonesia berada pada peringkat ke-6. Sedangkan dua negara dari Asia lainnya yaitu India berada pada peringkat ke-3 dan Vietnam pada peringkat ke-20.

Di balik keindahan alam tersebut, posisi Indonesia di peta dunia yang berada di di daerah ‘cincin api’ (ring of fire) merupakan negara “supermarket” bencana karena hampir setiap tahun mengalami bencana alam seperti gempa bumi, erupsi, maupun tsunami. Kondisi ini kerap kali berdampak pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, program mitigasi bencana merupakan salah satu program strategis Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang bertujuan untuk meminimalisir dampak pada sektor pariwisata.

“Bencana kapan saja bisa terjadi, tidak bisa diprediksi dan relatif tidak bisa dihindari. Tetapi yang terpenting kalau sudah terjadi, bagaimana mengatasinya dan bagaimana kita meminimalisir risiko yang ditimbulkan. Untuk ini Kemenpar sudah membuat tim Mitigation Plan dengan menggunakan standar dunia dari UNWTO,” kata Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dalam diskusi dan sosialisasi mitigasi bencana bertema ‘Be Aware, Be Prepare Before Traveling’ yang digelar oleh bagian Manajemen Krisis Kepariwisataan, Biro Komunikasi Publik (Komblik) Kemenpar bersama Forum Wartawan Pariwisata (Forwapar) di A One Hotel Jakarta, Rabu siang (27/2/2019).

Menpar Arief Yahya dalam paparannya berjudul ‘Mitigasi Bencana pada Sektor Pariwisata’ menjelaskan bahwa bencana memiliki dampak yang sangat besar bagi dunia pariwisata. Bencana alam maupun bencana keamanan seperti terorisme tidak dapat diprediksi. Bencana alam seperti erupsi, gempa bumi, dan tsunami yang terjadi dalam dua tahun berturut-turut belakangan ini telah mengganggu target pariwisata nasional.

Bencana erupsi Gunung Agung pada 2017 memberi dampak terhadap pariwisata Bali.

Kemudian pada tahun 2018 muncul bencana gempa bumi di Lombok yang berdampak pada pariwisata NTB. “Bencana alam membawa impact yang sangat besar pada pariwisata. Sebagai ilustrasi peristiwa erupsi Gunung Agung Bali pada 2017 berdampak pada hilangnya potensi kunjungan 1 juta wisman dengan pengeluaran sebesar US$1 miliar, karena pengeluaran rata-rata wisman US$1.000 per orang per kunjungan,” kata Arief Yahya.

Lalu, bagaimana seharusnya mitigasi bencana dalam pariwisata? Dalam menangani bencana, baik itu yang dapat terjadi kapan saja, Kemenpar telah mempunyai SOP yang terbagi dalam tiga tahapan: Tanggap Darurat, Tahap Rehabilitasi (Pemulihan), dan Tahap Normalisasi (Recovery).

Menurut Arief Yahya, tahap tanggap darurat merupakan masa yang sangat rawan terhadap pemberitaan maupun informasi keliru (hoax). Kekeliruan informasi tersebut membuat wisatawan trauma sehingga berpotensi terjadi pembatalan perjalanan.

“Begitu muncul bencana, media gencar memberitakan kemudian diikuti travel advisory dari negara-negara sumber wisman. Bila pemberitaan bencana tersebut cepat dan akurat akan mengurangi dampak negatif pada pariwisata,” kata Arief Yahya seraya menekankan pentingnya peran media terhadap proses penanganan wisatawan .

Selain itu, hal yang paling berpengaruh terhadap kunjungan wisman ke wilayah rawan bencana adalah status bencana di daerah tersebut, mulai dari status waspada, siaga, awas, hingga darurat. “Begitu Pemerintah Daerah menetapkan status ‘darurat’ apa yang terjadi? Negara-negara di seluruh dunia mengeluarkan travel warning atau travel advisor tidak boleh berkunjung ke daerah itu.”

Menpar mencontohkan pengumuman status darurat saat peristiwa erupsi Gunung Agung pada tahun 2017 yang menyebabkan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menerbikan travel advisor dan akibatnya tidak satu pun wisman Tiongkok berkunjung ke Bali. Selanjutnya, kita mengusulkan ke Presiden Jokowi agar status darurat kebencanaan tersebut dicabut. Ketika status darurat dicabut, kunjungan wisman Tiongkok ke Bali kembali normal. Pertimbangan yang sama juga menjadi alasan mengapa pemerintah waktu itu tidak menetetapkan status darurat ketika terjadi bencana gempa di Lombok,” kata Arief Yahya.

Menpar menegaskan ketika fase mitigasi bencana, pemerintah tetap wajib mengumumkan apa yang terjadi dan mencabut semua promosi tentang daerah yang terkena bencana. Selain itu, memberikan informasi akurat pada masyarakat dan industri pariwisata. “Kesalahan dalam memberikan informasi bisa menyebabkan terjadi cancellation kunjungan wisatawan,” kata Arief Yahya.

Kegiatan diskusi dan sosialisasi mitigasi bencana diikuti sekitar 100 peserta dari kalangan media dan industri pariwisata dengan menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho; Kepala Bagian Humas BNPB Akhmad Taufan Maulana; Managing Director PT. Banten West Java (BWJ) Fachrully R. Lasahido; Head of Travel Insurance and Media Communication Division PT. ACA Asuransi Sugiarto Grahihan; dan Kepala Komblik Kemenpar Guntur Sakti sebagai moderator.(Rel/Vay)