“Kami menyampaikan fakta-fakta di tengah -tengah kita yang merupakan bentuk penjajahan sesama anak bangsa”(Arapen Ginting- Anggota DPRD dari PDIP)
Fraksi PDIP menyatakan telah terjadi penjajahan sesama anak bangsa. Hal ini diungkapkan dalam pandangan umum fraksi PDIP di DPRD Kota Pematangsiantar menyorti realita sosial di tengah masyarakat terkait kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar.
Sorotan realita sosial pada pandangan umum dibacakan Arapen Ginting, Rabu, (13/9) di Ruang Harungguan Kantor DPRD, Jalan H Adam Malik Kota Pematangsiantar. Pernyataan ini disampaikan dalam menanggapi nota pengantar keuangan PAPBD tahun 2017 telah dibacakan oleh Walikota, sehari sebelumnya.
Disampaikan Arapen, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Misalnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana(BPDP). Menurut Fraksi peraih empat kursi DPRD ini, BPDP kurang respek atas pengaduan masyarakat. Bahkan jarangnya Daniel Siregar selaku Kepala BPDP masuk kantor tak luput dari sorotan fraksi PDIP.
” Kepala Badanya jarang masuk kantor yang kita yakini TPPnya diatas 90 persen” Ucap Arapen.
Selain hal tersebut, burukya pelayanan publlik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta minimnya kehadiran Serta Ulina Girsang selaku Kadis Disdukcapil tak luput dari sorotan fraksi PDIP. Bahkan fraksi ini menyarankan kepada Walikota untuk mengevaluasi kinerja Serta Ulina.
” Buruknya pelayanan publlik di Disduk Capil dan jarangnya Kepala Dinasnya masuk Kantor kiranya menjadi bahan evaluasi bagi Walikota” ucap Arapen.
Aspek lainnya juga terlihat dari penggajian pegawai di Perusahaan Daerah Pasar (PD) Horas Jaya yang dinilai bersifat diskriminatif. Masalah lainya terjadi di PD Pasar Horas Jaya. Menurut Fraksi PDIP pembayaran hak-hak pegawai juga sering terlambat, hal ini tentunya akan berdampak pada pisikologi para pegawai maupun keluarganya.
“Kami menyampaikan fakta-fakta ditengah -tengah kita yang merupakan bentuk penjajahan sesama anak bangsa” ucap Arapen saat membacakan pandangan umum fraksinya. (Sabar)
Discussion about this post