Jaringan Perlindungan Anak Sumatera Utara mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ke depan, tak lagi menjadikan perlindungan anak hanya sebatas formalitas semata tanpa menyentuh persoalan yang dihadapi langsung.
Ini dikatakan Koordinator Jaringan Perlindungan Anak Sumatera Utara, Misran Lubis, dalam pertemuannya bersama Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumatera Utara, Sihar Sitorus di Hotel Grandhika Setiabudi Medan Jalan Dr Mansur Medan, Kamis (21/6/2018).
Katanya, dengan dorongan ini pula, kiranya paslon nomor urut dua itu sudah menyiapkan konteks tentang kondisi perlindungan anak di Sumatera Utara. “Ketika nanti menjabat, pasti menyiapkan program lima tahun ke depannya. Sehingga perlindungan anak ke depannya, tidak lagi normatif, tidak hanya permukaan saja, tidak hanya sosialisasi saja. Persoalan anak itu sangat teknis,” ungkap Misran.
Jaringan Perlindungan Anak yang terdiri dari komunitas, para penggiat anak, Pusat Perlindungan Anak, dan lainnya ini menilai, kondisi yang dihadapi saat ini adalah koordinasi dengan pemerintah yang kerap tak berjalan mulus. Tak ayal, laporan dan program pemerintah terkait persoalan anak tak berjalan seirama. “Yang paling penting adalah bagaimana memanajemen anggaran itu bersinergi dengan penggiat anak. Juga pemerintah harus sadar akan perannya, dalam penanganan anak, sebagai fasilitator bukan eksekutor. Karena jumlah SDM yang terbatas dan juga tidak mengetahui betul persoalan anak.
Sedangkan Sihar Sitorus didampingi sang istri, Patricia Siahaan dan kedua putra mereka menilai, persoalan anak yang dihadapi dari penjelasan Jaringan Perlindungan Anak Sumatera Utara ini sangat kompleks. Diperlukan penanganan khusus, yang tidak hanya bergantung pada pemerintah saja. “Banyak problem sosial, terkhusus perlindungan anak yang tidak bisa tertangani dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan ini semuanya dengan perfect. Pasti ada pihak yang mengetahui kondisi sebenarnya yang harus digandeng,” ungkap Sihar. (***)
Discussion about this post