Kelanjutan pembangunan Jalan Tol Simpang Panei–Parapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Simalungun. Proyek strategis tersebut dinilai tidak hanya akan memperkuat konektivitas menuju kawasan Parapat dan Danau Toba, tetapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah.
Hal itu mengemuka dalam audiensi Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, dengan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan (Dirjen Kuathan) Kementerian Pertahanan RI, H. Haris Haryanto, di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Simalungun didampingi Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora serta jajaran perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Sementara itu, Dirjen Kuathan Kemhan didampingi Direktur Fasilitas dan Jasa (Dir Fasjas) Ditjen Kuathan beserta jajaran.
Rencana pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat memiliki arti strategis bagi Simalungun. Dari total panjang ruas yang direncanakan sekitar 40,36 kilometer, sekitar 38 kilometer berada di wilayah Kabupaten Simalungun.
Kehadiran jalan tol tersebut diharapkan mempercepat konektivitas Simalungun dengan jaringan jalan tol nasional sekaligus membuka akses yang lebih baik menuju kawasan wisata Parapat dan Danau Toba.
Dari sisi ekonomi, Pemkab Simalungun melihat proyek tersebut sebagai salah satu instrumen penting untuk mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Infrastruktur tol diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan aktivitas perdagangan, menarik investasi, mengembangkan sektor pariwisata, hingga memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
Saat ini, proses perencanaan Tol Simpang Panei–Parapat telah memasuki tahap penyusunan Basic Design dan Studi Kelayakan atau Feasibility Study (FS), dengan progres sekitar 90 persen. Proses tersebut melibatkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Marga Waskita bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Bupati Simalungun menegaskan, kelanjutan proyek tersebut bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik, melainkan berkaitan erat dengan masa depan konektivitas dan perekonomian masyarakat.
“Dengan sekitar 38 kilometer ruas tol berada di wilayah kami, pemerintah daerah berharap proses perencanaan dan tahapan pembangunan dapat terus berlanjut hingga terealisasi,” ujar Anton Achmad Saragih.
Menurutnya, keberadaan tol juga diharapkan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang koridor pembangunan.
Selain aspek ekonomi dan pariwisata, audiensi tersebut turut membahas gagasan pemanfaatan infrastruktur jalan tol untuk mendukung kepentingan pertahanan.
Pemkab Simalungun mengusulkan agar sebagian desain infrastruktur jalan tol dapat dipertimbangkan untuk berfungsi sebagai landasan darurat pesawat tempur. Lokasi yang direncanakan berada sekitar tiga kilometer dari pintu Tol Simpang Panei.
Usulan tersebut diharapkan dapat dipertimbangkan sejak tahap perencanaan dan penyusunan desain dasar, sehingga fungsi sipil dan aspek pertahanan dapat diintegrasikan secara optimal.
Kementerian Pertahanan menyambut positif gagasan tersebut. Integrasi aspek pertahanan sejak tahap awal perencanaan dinilai dapat memberikan manfaat strategis sekaligus mengurangi kebutuhan penyesuaian konstruksi apabila fungsi tersebut baru dipertimbangkan setelah pembangunan berlangsung.
Dengan demikian, Tol Simpang Panei–Parapat diharapkan tidak hanya menjadi jalur konektivitas baru bagi masyarakat dan kawasan pariwisata Danau Toba, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan infrastruktur strategis di Sumatera Utara.
