Usung Calon di Pilkada, PDIP Tolak Berkoaliasi dengan Demokrat dan PKS

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memilih tak berkoalisi dengan dua partai politik (parpol) yang dianggap tidak bisa bekerja sama di pemerintahan. Kedua parpol tersebut yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Seperti yang terjadi di Kota Solo Provinsi Jawa Tengah dan di Medan Provinsi Sumatera Utara. PKS dan Partai Demokrat (PD) tidak masuk dalam partai pendukung Gibran Rakabuming dengan Bobby Nasution yang diusung PDIP.

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Syaiful Hidayat, menyatakan, dalam mengusung calon kepala daerah, PDIP mengambil keputusan atas dasar pertimbangan ideologis. Utamanya bagaimana Pancasila dijalankan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Aspirasi untuk tidak bekerja sama dengan Partai Demokrat dan PKS juga banyak saya terima. Hal tersebut juga positif. Dengan kebersamaan antara Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan, sehat bagi demokrasi,” ujar Djarot.

Diakui Djarot, yang didorong oleh PDIP adalah kerja sama politik dengan seluruh partai pengusung pemerintahan Jokowi. Sementara sikap politik PKS dan PD yang selalu tidak jauh beda. Ia juga memberi kode, kerja sama parpol dalam Pilkada merupakan embrio kerja sama Pemilu 2024.

“PDI Perjuangan sendiri memilih terus mengedepankan semangat gotong royong dan siap bekerja sama dengan parpol pendukung pemerintah,” ujar Djarot.

Terkait PDIP tidak bekerja sama dengan Demokrat dan PKS di Pilkada merupakan usulan dari Ketua DPC Kota Tangerang Selatan, Wanto Sugito. Dia mengungkapkan dirinya yang mengusulkan agar PDIP tidak bekerja sama dengan Demokrat dan PKS.

“Sikap Demokrat yang anggota DPR-nya selalu menerima gaji bulanan, namun tidak pernah ikut membahas rancangan undang-undang dengan alasan Covid-19, sama saja dengan makan gaji buta dari uang rakyat,” kata Wanto, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/7/2020).

Selain itu menurutnya, PKS dinilai bertentangan dengan ideologi PDIP.

“Demikian halnya sikap PKS yang secara ideologi berbeda dengan PDIP, dan dengan kalangan NU. Juga sering berbeda sikap. Maka sebaiknya tidak usah diajak kerja sama dalam pilkada maupun di dalam pileg 2024 yang akan datang,” ucapnya.

Wanto juga mengaku geram dengan kader PKS yang menyerang Gibran, calon Walikota Solo besutan PDIP.

“Mardani bersikap jantan saja. Mas Gibran itu basis pendidikan sangat baik dan selama ini selalu turun ke bawah. Daripada kader-kader PKS campur tangan urusan internal PDI Perjuangan, calonkan saja kader sendiri. Mana kader PKS yang telah berhasil sebagai kepala daerah? Tunjukkan itu,” ujarnya. (*)