Pemerintah Kota Pematangsiantar memperkuat sinergi pengendalian inflasi, digitalisasi transaksi pemerintah, dan perluasan akses keuangan daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, Jalan H. Adam Malik, Selasa (18/8/2026).
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, SH, M.Kn, hadir dalam pertemuan yang membahas strategi menjaga stabilitas inflasi daerah sekaligus mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan memperluas akses keuangan masyarakat.
Dalam HLM tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama penerapan Website Based Early Warning System pengendalian inflasi. Selain itu, dilakukan penyerahan SK TOPPIS (Toko Pantau dan Pengendali Inflasi) secara simbolis oleh Wali Kota Wesly bersama Kepala KPw BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman.
Wesly menegaskan, pertemuan tersebut memiliki arti strategis karena TPID, TP2DD dan TPAKD bukanlah tiga agenda yang berjalan sendiri-sendiri. Ketiganya, kata dia, harus menjadi satu ekosistem kebijakan yang saling menguatkan untuk membangun perekonomian daerah yang stabil, inklusif, efisien dan berdaya saing.
Dalam pengendalian inflasi, Pemko Pematangsiantar harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga terjangkau, sekaligus memberikan kepastian pasar dan harga yang wajar bagi petani maupun pelaku usaha.
Karena itu, langkah antisipatif, responsif dan kolaboratif perlu diperkuat melalui pengamanan pasokan, kelancaran distribusi, pemantauan harga serta penerapan sistem peringatan dini.
“Potensi gejolak harga harus dapat kita identifikasi dan ditindaklanjuti sedini mungkin,” ujar Wesly.
Sementara dalam agenda TP2DD, digitalisasi transaksi pemerintah menurutnya tidak boleh hanya dimaknai sebagai peralihan transaksi tunai menjadi nontunai.
Digitalisasi harus mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas sekaligus kualitas pelayanan publik.
Sedangkan melalui TPAKD, pemerintah bersama pemangku kepentingan diminta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan pembiayaan keuangan formal, terutama bagi pelajar, pelaku UMKM dan masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau layanan keuangan.
Wesly: Jangan Berhenti di Laporan dan Notulen
Dalam kesempatan tersebut, Wesly juga menyoroti pentingnya membangun budaya menabung sejak usia dini. Menurutnya, program Hari Indonesia Menabung harus dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi keuangan pelajar sekaligus membentuk kebiasaan menabung secara berkelanjutan.
Ia berharap program tersebut menghasilkan dampak nyata, seperti semakin banyak pelajar memiliki rekening dan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan formal.
Namun, Wesly memberikan penekanan khusus terhadap hasil HLM.
“Saya ingin menegaskan high level meeting ini jangan hanya menghasilkan laporan dan notulen. Saya ingin pertemuan ini menghasilkan keputusan, komitmen dan rencana tindak lanjut yang jelas—siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan dan bagaimana keberhasilannya diukur,” tegasnya.
Untuk itu, seluruh perangkat daerah, BI, instansi vertikal, perbankan, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya diminta memperkuat sinergi.
Wesly menegaskan TPID harus terhubung dengan penguatan ekonomi daerah, TP2DD dengan peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan, sementara TPAKD harus berdampak terhadap peningkatan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat.
“Jika ketiganya berjalan secara terintegrasi, saya optimistis kita dapat membangun perekonomian Kota Pematangsiantar yang semakin stabil, inklusif, digital, produktif dan berdaya saing,” katanya.
Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perangkat daerah, instansi vertikal, perbankan, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan atas sinergi dalam mendukung pembangunan ekonomi Kota Pematangsiantar.
“Mari kita jadikan high level meeting ini sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi, menyatukan langkah dan mempercepat aksi nyata,” pungkasnya.
Ekonomi Pematangsiantar Tumbuh 4,70 Persen
Sementara itu, Kepala KPw BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman memaparkan perkembangan ekonomi Kota Pematangsiantar.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Pematangsiantar pada Triwulan I 2026 mencapai 4,70 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut berada di bawah pertumbuhan Sumatera Utara sebesar 4,98 persen dan nasional sebesar 5,61 persen.
Untuk pertumbuhan tahunan hingga 2025, Pematangsiantar tercatat tumbuh 4,09 persen, sementara Sumatera Utara 4,53 persen dan nasional 5,11 persen.
Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan besar menjadi penyumbang pangsa terbesar dengan kontribusi 30,3 persen dan pertumbuhan 7,4 persen.
Kemudian industri pengolahan memiliki pangsa 16,6 persen dengan pertumbuhan 0,6 persen, konstruksi 9,0 persen dengan pertumbuhan 6,0 persen, serta sektor transportasi dan pergudangan sebesar 7,8 persen dengan pertumbuhan 7,4 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan pangsa 58,6 persen dan pertumbuhan 3,80 persen.
Selanjutnya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki pangsa 22,6 persen dengan pertumbuhan 0,89 persen, konsumsi pemerintah 10,8 persen dengan pertumbuhan 3,24 persen, serta Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 2,8 persen dengan pertumbuhan 7,72 persen.
HLM tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mempercepat langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga, memperluas inklusi keuangan dan mendorong transformasi digital pemerintahan di Kota Pematangsiantar.
