Dewan Pimpinan Wilayah Sumut LSM PKAP-RI bersama masyarakat melakukan aksi demo dari Desa Banuaji,Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara. Aksi tuntutan massa masih sama,yaitu tutup PT. SOL ( Sarulla Operation Ltd). Aksi dilakukan di depan Gedung DPRD Taput,Jalan Sisingmngaraja,Tarutung, Senin(16/3).
Hal ini disampaika Orator aksi, Dolfri S menyebut aksi kali ini digelar karena janji pemerintah untuk menurunkan ahli untuk meneliti munculnya semburan gas beracun diduga H2S di areal persawahan warga belum terealisasi. Massa kemudian meminta DPRD Taput, khususnya komisi yang membidangi lingkungan hidup agar mau menerima aspirasi massa. Massa juga mengancam tidak akan bubar sebelum mendengar penjelasan dari pihak DPRD Taput.
Dimana sebelumnya, warga desa Banuaji, kecamatan Adiankoting, kabupaten Tapanuli Utara, bersama Dewan Pimpinan Wilayah Sumut PKAP-RI menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati Taput, Senin (17/2/2020).
Massa menuntut PT SOL ditutup. Warga menuding munculnya semburan gas beracun diduga H2S di areal persawahan di desa Banuaji I, II dan IV sebagai dampak aktivitas PT SOL. Bupati Taput, Nikson Nababan berjanji akan menurunkan ahli dari Wahan Lingkungan Hidup (Walhi) dan Kementerian ESDM.
“Kalau memang munculnya gas beracun ada kaitannya dengan aktivitas PT SOL, maka akan saya minta tenaga ahli untuk meneliti apa sebenarnya yang terjadi. Tetapi kalau munculnya gas beracun tidak ada kaitannya dengan aktivitas PT SOL maka saya minta jangan ada lagi demo yang menuntut tutup PT SOL,” ucap Bupati.
Terlihat suasa ditengah massa, tak satu pun anggota dewan yang terlihat menerima aspirasi massa. Massa hanya diterima Sekretaris Dewan (Sekwan), Rahmat Situmeang bersama para staf di kantor DPRD Taput.
Sementara itu, Sekretaris Dewan DPRD Taput Rahmat Situmeang mengatakan menyampaikan permohonan maaf, sebab saat ini ketua dan anggota DPRD sedang bertugas di Jakarta, terhitung sejak tanggal 15-18-Maret-2020. Sekwan berjanji akan membahas apa yang menjadi tuntutan massa selepas pulang dari Jakarta.
“Kami akan meminta secara tulisan, apa-apa saja tuntutan mereka? Agar dimasukkan dalam pembahasan DPRD Taput. Tidak hadirnya anggota DPRD Taput adanya bimtek. Seandainya,sebelum ada laporan pemberitahuan mereka untuk melakukan aksi ke sini mungkin sudah sudah masuk agenda pembahasan dewan, ” Ucap Sekwan. (Friska.P)
Discussion about this post