Kinerja Sulaiman Harahap sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, terus menuai sorotan tajam publik.
Disayangkan bahwa sosoknya bukan malaikat penyelamat birokrasi seperti yang kerap digembar-gemborkan, melainkan justru terlibat dalam praktik-praktik kotor di balik meja pemeriksaan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, menyatakan dengan lantang bahwa Sulaiman Harahap jangan berlagak bersih seolah manusia paling suci dalam menertibkan aparatur.
“Banyak kasus Sulaiman ada di tangan saya. Jangan dia berlagak bersih. Saya menduga bahwa ada tim intimidasi yang dipakainya untuk menekan ASN,” ujarnya kepada wartawan di Medan, Kamis (18/9/2025).
Ia mencontohkan seperti kasus pencopotan Ismail Lubis dari jabatan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof Muhammad Ildrem Sumut, baru-baru ini. Bahwa mantan Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal tersebut diduga melakukan pemerasan oleh oknum Inspektorat Sumut senilai Rp500 juta terhadap seorang pejabat. Ismail Lubis lantas dipaksa mengembalikan uang tersebut.
“Itu kan pemerasan namanya. Kalau tidak dibayar, maka dia (Ismail Lubis) akan dilaporkan ke APH (aparat penegak hukum). Cara seperti ini tentu bukan bentuk pembinaan, melainkan penekanan,” tegas Ari Sinik.
Dugaan serupa, beber dia, juga menimpa sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut. Oknum Inspektorat disebut-sebut mencari-cari kesalahan ASN agar bisa dijadikan alasan pencopotan jabatan.
“Mereka digiring ke sudut seolah bersalah, padahal motifnya jelas: tekanan dan pemerasan,” ucapnya.
Menurut Ari Sinik, pola ini memperlihatkan Inspektorat tidak lagi berfungsi sebagai lembaga pembinaan dan pengawasan melainkan menjadi alat intimidasi politik dan kepentingan tertentu.
“Kalau benar dugaan ini, Inspektorat sudah menyalahgunakan mandatnya,” ujar dia.
LIPPSU mendesak agar Gubernur Bobby Nasution maupun APH turun tangan menelusuri dugaan praktik intimidasi dan pemerasan di tubuh Inspektorat yang dipimpin Sulaiman Harahap.
“Jangan sampai lembaga yang seharusnya jadi garda pengawas justru berubah jadi mesin tekanan,” pungkas Ari Sinik.
