Setelah sebelumnya Lembaga Tranformasi Publik (LTP) melaporkan 13 Kepala Sekolah SMP Negeri se-kota pematangsiantar ke Polisi Daerah Sumatera Utara terkait adanya dugaan pungutan liar (pungli) terhadap siswanya dengan modus pembelian baju olah raga yang sampai saat ini masih dalam proses penyidikan.
Kali ini Lembaga Tranformasi Publik (LTP) kembali melaporkan Kepala Dinas Pendidikan ke Kejaksaan Negeri Kota Pematangsiantar terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dengan melanggar ketentuan peraturan dalam menggangkat Kepala Sekolah SD dan SMP di Kota Pematangsiantar.
Dalam surat laporannya, pada tanggal 25 September 2019 dengan Nomor : LTP/067/Lap/IX/2019 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Yang ditanda tangani oleh Johannes Sakti Sembiring dan Anthony Damanik.
LTP menjelaskan dalam laporannya bahwa sesuai dengan surat Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Utara pada bulan April tahun 2018 perihal penyampaian Hasil Seleksi Akademik Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2018, dalam lampiran suratnya dinyatakan bahwa nama-nama para peserta hasil Seleksi Akademik Diklat Calon Kepala Sekolah dengan penilaian akhir dinyatakan bahwa 18 orang belum layak dan 23 orang dinyatakan layak.
Dijelaskanya lagi, bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar seharusnya mengirimkan 23 orang peserta yang dinyatakan layak. Namun kepala Dinas Pendidikan hanya mengirimkan 10 orang saja untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT).
“Kami menduga dalam menentukan jumlah 10 orang peserta yang di utus untuk mengikuti Diklat diduga Kepala Dinas Pendidikan telah menerima gratifikasi atau suap sejumlah uang agar di utus untuk mengikuti Diklat,” terang Johannes via WhatsApp. Sabtu (19/10/2019).
“Namun pada tanggal 2 mei 2019, Kepala Dinas Pendidikan justru melantik 9 orang Kepala Sekolah SMP dan 4 orang Kepala Sekolah SD, yang paling anehnya lagi dari 13 orang Kepala Sekolah yang dilantik hanya 3 orang yang dinyatakan layak, 2 orang belum layak dan 8 orang tidak mengikuti tes, ini terbukti dari surat Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Utara,” lanjutnya.
Dijelaskannya lagi, berdasarkan Permendikbud Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah harus memenuhi beberapa tahapan yakni pengusulan Bakal Calon Kepala Sekolah, seleksi administrasi, seleksi substansi serta Pendidikan dan Latihan (DIKLAT).
Tentu hal ini sangat bertentangan dengan kebijakan yang dilakukan oleh kepala dinas pendidikan kota pematangsiantar dalam pengangkatan kepala sekolah dengan tidak memenuhi ketentuan perundang undangan, sehingga kuat dugaan Kepala Dinas Pendidikan telah melakukan pemufakatan jahat dengan Kepala Sekolah yang dilantik dan telah meniadakan arti pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh LPMP, hal ini merupakan pelecehan dan mengabaikan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Utara, yang hal itu juga telah berarti merugikan keuangan Negara dalam melakukan seleksi.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kota Pematangsiantar belum dapat di konfirmasi terkait surat laporan pengaduan oleh LTP tersebut. (Dedi Damanik)
Discussion about this post